Kadis SDA: Pengerjaan Antisipasi Banjir di Jakarta Dilakukan Sejak Maret
Senin, 28 September 2020 - 18:22 WIB
loading...
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengklaim pengerjaan antisipasi banjir pada musim hujan dilakukan berkesinambungan.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengklaim pengerjaan antisipasi banjir pada musim hujan dilakukan berkesinambungan. Pengerukan, pemeliharaan pompa, pembebasan lahan, sumur resapan dan sebagainya telah dilakukan sejak Maret 2020 lalu.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengatakan, pada tahun ini, pihaknya telah mendapatkan anggaran Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 yang digunakan untuk pembebasan lahan, pengerukan, pemeliharaan pompa, pembuatan sumur resapan, dan sebagainya. Bahkan, lanjut Juaini, pihaknya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,2 triliun yang akan digunakan untuk pengendalian banjir hingga 2022 mendatang.
Artinya, pengerjaan program pengendalian banjir di Jakarta terus dilakukan dan berkesinambungan."Kami telah menyiapkan sebanyak 8.000 personel yang siap mengantisipasi adanya genangan. Sejak Maret lalu kami sudah bekerja," kata Juaini saat dihubungi, Senin (28/9/2020). (Baca: Gandeng TNI AL, Pemkot Jakut Gerebek Lumpur Sungai Kelapa Gading)
Juaini menjelaskan, untuk melanjutkan penataan kali baik melalui normalisasi ataupun naturalisasi, pihaknya saat ini masih terus melakukan pembebasan lahan. Sedikitnya ada Rp500 miliar yang disiapkan untuk pembebasan lahan.
"Yang kami proses sekarang ini di Kali Sunter, Cipinang Melayu dan Jatikramat. Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengerukan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini terbilang telat. Seharusnya, pengerukan dilakukan sebelum musim hujan tiba dan belum terjadinya genangan. Dia bahkan menilai Pemprov DKI tak serius mengantisipasi banjir."Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir. Jangan sudah banjir baru kerja," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/9/2020).
Pras menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun anggaran. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengatakan, pada tahun ini, pihaknya telah mendapatkan anggaran Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 yang digunakan untuk pembebasan lahan, pengerukan, pemeliharaan pompa, pembuatan sumur resapan, dan sebagainya. Bahkan, lanjut Juaini, pihaknya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,2 triliun yang akan digunakan untuk pengendalian banjir hingga 2022 mendatang.
Artinya, pengerjaan program pengendalian banjir di Jakarta terus dilakukan dan berkesinambungan."Kami telah menyiapkan sebanyak 8.000 personel yang siap mengantisipasi adanya genangan. Sejak Maret lalu kami sudah bekerja," kata Juaini saat dihubungi, Senin (28/9/2020). (Baca: Gandeng TNI AL, Pemkot Jakut Gerebek Lumpur Sungai Kelapa Gading)
Juaini menjelaskan, untuk melanjutkan penataan kali baik melalui normalisasi ataupun naturalisasi, pihaknya saat ini masih terus melakukan pembebasan lahan. Sedikitnya ada Rp500 miliar yang disiapkan untuk pembebasan lahan.
"Yang kami proses sekarang ini di Kali Sunter, Cipinang Melayu dan Jatikramat. Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pengerukan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini terbilang telat. Seharusnya, pengerukan dilakukan sebelum musim hujan tiba dan belum terjadinya genangan. Dia bahkan menilai Pemprov DKI tak serius mengantisipasi banjir."Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir. Jangan sudah banjir baru kerja," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/9/2020).
Pras menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun anggaran. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
(hab)
Lihat Juga :
