Sanksi Pencopotan Menanti Anggota Polri yang Terlibat Politik Praktis
Minggu, 27 September 2020 - 07:32 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengingatkan seluruh anggotanya agar tidak terlibat politik praktis. Apalagi tahapan kampanye pilkada 2020 sudah dimulai. Para peserta pemilu akan berusaha memikat pemilih agar memilih mereka pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020.
Menurut Idham, tugas Polri hanya mengamankan jalannya tahapan pilkada. Artinya tidak boleh ada upaya dukung mendukung pasangan calon tertentu yang sifatnya memperlihakan Polri tidak netral.
Baca juga: 72 Petahana Langgar Protokol Covid-19 saat Pendaftaran Pilkada 2020
"Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui propam baik disiplin ataupun kode etik," tegas Idham dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).
Soal protokol kesehatan, Polri juga tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Kemarin, Mabes Polri mencopot Kapolsek Tegal Selatan Joeharno terkait acara dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu malam 23 September yang viral di media sosial.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Kapolsek Tegal Selatan Joeharno sudah dinonaktifkan dari jabatanya untuk menjalani proses pemeriksaan internal.
“Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam,” kata Argo dalam keteranganya, Sabtu (26/9/2020).
Argo mengatakan, Polri juga tengah melakukan pendalaman berdasarkan LP bernomor LP/A/91 /IX/2020/Jateng /Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran pasal 93 UU No 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP karena menyelenggarakan acara dangdut yang menimbulkan kerumunan massa sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran COVID-19 atau klaster baru penularan. Beberap barang bukti juga turut diamankan.
Baca juga: Mardani Ali Sera: Harus Ada yang Berani Ambil Alih Orkestrasi Pilkada 2020
“Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Tegal),” pungkas Argo.
Video dangdut itu akhirnya viral di sosial media. Banyak pihak menyayangkan lantaran masih ada pejabat publik yang tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat guna menghindari penularan COVID-19 untuk tidak berkerumun.
Menurut Idham, tugas Polri hanya mengamankan jalannya tahapan pilkada. Artinya tidak boleh ada upaya dukung mendukung pasangan calon tertentu yang sifatnya memperlihakan Polri tidak netral.
Baca juga: 72 Petahana Langgar Protokol Covid-19 saat Pendaftaran Pilkada 2020
"Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui propam baik disiplin ataupun kode etik," tegas Idham dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).
Soal protokol kesehatan, Polri juga tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Kemarin, Mabes Polri mencopot Kapolsek Tegal Selatan Joeharno terkait acara dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu malam 23 September yang viral di media sosial.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Kapolsek Tegal Selatan Joeharno sudah dinonaktifkan dari jabatanya untuk menjalani proses pemeriksaan internal.
“Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam,” kata Argo dalam keteranganya, Sabtu (26/9/2020).
Argo mengatakan, Polri juga tengah melakukan pendalaman berdasarkan LP bernomor LP/A/91 /IX/2020/Jateng /Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran pasal 93 UU No 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP karena menyelenggarakan acara dangdut yang menimbulkan kerumunan massa sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran COVID-19 atau klaster baru penularan. Beberap barang bukti juga turut diamankan.
Baca juga: Mardani Ali Sera: Harus Ada yang Berani Ambil Alih Orkestrasi Pilkada 2020
“Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Tegal),” pungkas Argo.
Video dangdut itu akhirnya viral di sosial media. Banyak pihak menyayangkan lantaran masih ada pejabat publik yang tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat guna menghindari penularan COVID-19 untuk tidak berkerumun.
(luq)
Lihat Juga :
