Fahira Idris: Mobilitas dan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Jadi Tantangan PSBB DKI
Jum'at, 25 September 2020 - 16:38 WIB
loading...
Anggota DPD RI, Fahira Idris.Foto/SINDOphoto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Mobilitas atau pergerakan orang dan kapasitas fasilitas kesehatan jadi tantangan penerapan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI, Fahira Idris dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews.
Fahira mengatakan, setelah melakukan pemantauan dan evaluasi, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober 2020. "Mobilitas atau pergerakan orang dan kapasitas fasilitas kesehatan jadi tantangan penerapan pengetatan PSBB di Jakarta," kata Fahira dalam siaran tertulisnya Jumat (25/9/2020).
Senator DKI Jakarta ini menuturkan, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta sama sekali sulit dilepaskan pergerakan orang, terlebih kebijakan PSBB memang membolehkan warga berkegiatan walau sangat dibatasi. Masih adanya pergerakan orang ini memang menjadi salah satu potensi terjadinya penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat agar saat ini berdiam dulu di rumah dan keluar rumah hanya untuk keperluan penting dan mendesak harus terus ditingkatkan.
“Jika persentase pergerakan orang atau penduduk di Jakarta semakin bisa dikurangi, semakin cepat penyebaran virus ini bisa kita kendalikan. Ini memang butuh keikhlasan dan kasadaran kita semua bahwa hanya keluar rumah untuk keperluan penting dan mendesak saja. Menurut saya, esensi dari pengetatan PSBB Jakarta itu salah satunya mengurangi pergerakan orang,” tuturnya. (Baca: 26 Rumah Sakit Swasta Akan Melayani Pasien Positif Covid-19 di Jakarta)
Dia melanjutkan, seiring terus meningkatnya kapasitas tes massal (testing) disertai pelacakan (tracing) dan tindakan medis (treatment) atau 3T selama PSBB di Jakarta, kapasitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis juga harus selalu siap menghadapi lonjakan kasus positif. Fahira melihat Pemprov DKI Jakarta mempunyai concern yang sangat tinggi mempersiapkan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Fahira mengatakan, setelah melakukan pemantauan dan evaluasi, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober 2020. "Mobilitas atau pergerakan orang dan kapasitas fasilitas kesehatan jadi tantangan penerapan pengetatan PSBB di Jakarta," kata Fahira dalam siaran tertulisnya Jumat (25/9/2020).
Senator DKI Jakarta ini menuturkan, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta sama sekali sulit dilepaskan pergerakan orang, terlebih kebijakan PSBB memang membolehkan warga berkegiatan walau sangat dibatasi. Masih adanya pergerakan orang ini memang menjadi salah satu potensi terjadinya penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat agar saat ini berdiam dulu di rumah dan keluar rumah hanya untuk keperluan penting dan mendesak harus terus ditingkatkan.
“Jika persentase pergerakan orang atau penduduk di Jakarta semakin bisa dikurangi, semakin cepat penyebaran virus ini bisa kita kendalikan. Ini memang butuh keikhlasan dan kasadaran kita semua bahwa hanya keluar rumah untuk keperluan penting dan mendesak saja. Menurut saya, esensi dari pengetatan PSBB Jakarta itu salah satunya mengurangi pergerakan orang,” tuturnya. (Baca: 26 Rumah Sakit Swasta Akan Melayani Pasien Positif Covid-19 di Jakarta)
Dia melanjutkan, seiring terus meningkatnya kapasitas tes massal (testing) disertai pelacakan (tracing) dan tindakan medis (treatment) atau 3T selama PSBB di Jakarta, kapasitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis juga harus selalu siap menghadapi lonjakan kasus positif. Fahira melihat Pemprov DKI Jakarta mempunyai concern yang sangat tinggi mempersiapkan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Lihat Juga :
