BNPP dan Pemkab Kepulauan Meranti Percepat Pemerataan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Sabtu, 25 Juli 2026 - 11:32 WIB
loading...
BNPP RI menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti guna membahas arah kebijakan dan usulan percepatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti guna membahas arah kebijakan dan usulan percepatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan dengan kebijakan nasional yang dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman bersama Bupati Kepulauan Meranti H Asmar, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara
Asmar memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi wilayah perbatasan sekaligus menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan kepada BNPP. Posisi strategis Kepulauan Meranti sebagai daerah terdepan Indonesia menyimpan potensi ekonomi dan geografis yang besar, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar. Namun, kami juga menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya,” ujarnya.
Dia mengusulkan enam kebutuhan strategis yang dinilai mendesak. Pertama, peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kedua, pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan untuk mengatasi abrasi yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi garis pangkal kedaulatan negara serta lahan pertanian masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu keluar masuk resmi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui mekanisme yang legal, aman, dan tertib.
Di bidang pelayanan dasar, Pemkab Kepulauan Meranti mengajukan kebutuhan ambulans laut guna memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis kepulauan.
Asmar berharap program revitalisasi sekolah dapat diperluas agar menjangkau seluruh wilayah perbatasan.
Mengenai Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar menjelaskan proses verifikasi lapangan telah diselesaikan terhadap 763 calon penerima bantuan.
"Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan," ucapnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menuturkan BNPP memandang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis dan memerlukan perhatian berkelanjutan dalam pembangunan.
Menurut Makhruzi, berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi bahan pembahasan dan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
“Berbagai usulan yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dan akan kami dorong melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terdepan Indonesia.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPP RI berharap masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata sekaligus memperkokoh kehadiran negara di wilayah terdepan NKRI.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan dengan kebijakan nasional yang dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman bersama Bupati Kepulauan Meranti H Asmar, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara
Asmar memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi wilayah perbatasan sekaligus menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan kepada BNPP. Posisi strategis Kepulauan Meranti sebagai daerah terdepan Indonesia menyimpan potensi ekonomi dan geografis yang besar, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar. Namun, kami juga menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya,” ujarnya.
Dia mengusulkan enam kebutuhan strategis yang dinilai mendesak. Pertama, peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kedua, pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan untuk mengatasi abrasi yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi garis pangkal kedaulatan negara serta lahan pertanian masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu keluar masuk resmi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui mekanisme yang legal, aman, dan tertib.
Di bidang pelayanan dasar, Pemkab Kepulauan Meranti mengajukan kebutuhan ambulans laut guna memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis kepulauan.
Asmar berharap program revitalisasi sekolah dapat diperluas agar menjangkau seluruh wilayah perbatasan.
Mengenai Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar menjelaskan proses verifikasi lapangan telah diselesaikan terhadap 763 calon penerima bantuan.
"Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan," ucapnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menuturkan BNPP memandang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis dan memerlukan perhatian berkelanjutan dalam pembangunan.
Menurut Makhruzi, berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi bahan pembahasan dan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
“Berbagai usulan yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dan akan kami dorong melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terdepan Indonesia.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPP RI berharap masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata sekaligus memperkokoh kehadiran negara di wilayah terdepan NKRI.
(jon)
Lihat Juga :
