Perkuat Kerja Sama Perbatasan RI-Malaysia, Ditjen Bina Adwil Kenalkan Bridge System
Rabu, 01 Juli 2026 - 20:39 WIB
loading...
Ditjen Bina Adwil Kemendagri kenalkan Bridge System perkuat kerja sama perbatasan dengan Malaysia. Foto/istimewa
A
A
A
BATAM - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (Bridge System) sebagai sistem pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, serta hasil-hasil kesepakatan Sosek Malindo dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga nasional.
Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.
Hal itu mengemuka dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan melalui Persidangan ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau–Johor/Melaka yang berlangsung di Batam, 22–25 Juni 2026.
Baca juga: Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda kerja sama pembangunan kawasan perbatasan.
"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Rabu (1/7/2026).
Amran mengatakan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Sosek Indonesia ini juga menyebut, seluruh pembahasan perlu menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujarnya,
Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. Meskipun infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah memadai, implementasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di Indonesia dan Malaysia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan pembukaan jalur RoRo Batam-Johor terus memperoleh kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.
Hal itu mengemuka dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan melalui Persidangan ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau–Johor/Melaka yang berlangsung di Batam, 22–25 Juni 2026.
Baca juga: Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda kerja sama pembangunan kawasan perbatasan.
"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Rabu (1/7/2026).
Amran mengatakan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Sosek Indonesia ini juga menyebut, seluruh pembahasan perlu menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujarnya,
Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. Meskipun infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah memadai, implementasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di Indonesia dan Malaysia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan pembukaan jalur RoRo Batam-Johor terus memperoleh kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
(cip)
Lihat Juga :
