Perbarui IPKP PPKP Daruba, BNPP Soroti Transportasi hingga Infrastruktur Morotai
Minggu, 28 Juni 2026 - 23:56 WIB
loading...
A
A
A
“Kegiatan ini penting untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis dan tantangan, serta menjadi dasar perumusan program dan kebijakan yang membutuhkan intervensi kementerian/lembaga,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Irjen Pol. Maith menekankan percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah terluar memerlukan dukungan pemerintah pusat yang lebih kuat. Menurutnya, pengukuran IPKP PPKP Daruba juga menyoroti perlunya penguatan peran Morotai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia
“Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kawasan perbatasan dinilai masih membutuhkan dukungan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor unggulan,” katanya.
Irjen Pol. Maith memaparkan, konektivitas transportasi menjadi salah satu isu krusial. Frekuensi penerbangan Ternate–Morotai yang masih terbatas, demikian pula layanan Tol Laut dan kapasitas pelabuhan, dinilai menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta daya saing ekonomi kawasan.
BNPP RI memandang perlu adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi, penambahan frekuensi penerbangan, peningkatan layanan Tol Laut, dan penguatan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian.
Irjen Pol. Maith menekankan percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah terluar memerlukan dukungan pemerintah pusat yang lebih kuat. Menurutnya, pengukuran IPKP PPKP Daruba juga menyoroti perlunya penguatan peran Morotai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia
“Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kawasan perbatasan dinilai masih membutuhkan dukungan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor unggulan,” katanya.
Irjen Pol. Maith memaparkan, konektivitas transportasi menjadi salah satu isu krusial. Frekuensi penerbangan Ternate–Morotai yang masih terbatas, demikian pula layanan Tol Laut dan kapasitas pelabuhan, dinilai menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta daya saing ekonomi kawasan.
BNPP RI memandang perlu adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi, penambahan frekuensi penerbangan, peningkatan layanan Tol Laut, dan penguatan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian.
Lihat Juga :
