Urgensi Pendekatan Humanis dalam Penataan Kota dan Relokasi UMKM
Selasa, 23 Juni 2026 - 20:16 WIB
loading...
A
A
A
Radea juga mengkritisi praktik yang kerap terjadi di lapangan, yaitu ketika proses penggusuran atau relokasi hanya diakhiri dengan pemberian sejumlah uang kompensasi. Sering kali, kegiatan tersebut kemudian dipublikasikan secara masif di media sosial seolah-olah seluruh persoalan telah selesai.
"Pendekatan seperti ini tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya," kritik Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita.
.
Kebutuhan para PKL dan UMKM bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan jaminan keberlangsungan usaha, akses terhadap pelanggan, kepastian lokasi berdagang, serta pendampingan pascarelokasi. Pemberian kompensasi finansial tanpa perencanaan keberlanjutan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
Penataan kota yang baik harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan perlindungan terhadap mata pencaharian warga. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan pedagang, tetapi juga wajib memastikan mereka dapat tetap hidup, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Ke depan, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap proses relokasi PKL dan UMKM. Standar ini meliputi:
"Pendekatan seperti ini tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya," kritik Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita.
.
Kebutuhan para PKL dan UMKM bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan jaminan keberlangsungan usaha, akses terhadap pelanggan, kepastian lokasi berdagang, serta pendampingan pascarelokasi. Pemberian kompensasi finansial tanpa perencanaan keberlanjutan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
Penataan kota yang baik harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan perlindungan terhadap mata pencaharian warga. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan pedagang, tetapi juga wajib memastikan mereka dapat tetap hidup, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Ke depan, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap proses relokasi PKL dan UMKM. Standar ini meliputi:
Lihat Juga :
