IDI Makassar Minta Pilkada Serentak Ditunda, Ini Alasannya
Minggu, 20 September 2020 - 19:27 WIB
loading...
IDI Makassar mengingatkan agar Pilkada Serentak ditunda. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, turut mengusulkan agar Pilkada serentak 2020 ditunda . Pesta demokrasi ini diharapkan bisa kembali digelar jika COVID-19 sudah menunjukkan penurunan kasus signifikan.
Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin menuturkan, sejak awal COVID-19 mulai mewabah pihaknya sudah memberi masukan agar Pilkada serentak 2020 diundur . Kemunculan klaster baru COVID-19 berpotensi terjadi jika protokol kesehatan terus diabaikan.
Baca Juga: Usulan Penundaan Pilkada Serentak 2020 Dianggap Opsi Tepat
"Awal September IDI Makassar kembali memberi peringatan keras kepada para calon kepala daerah, KPU serta Bawaslu untuk waspada klaster Pilkada 2020 . Namun tetap KPU tidak bergeming, malah kesannya melonggarkan," tegas Yudi dalam rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (20/9/2020).
Kondisi ini ditunjukkan saat tahapan pendaftaran calon kepala daerah, baik di Kota Makassar dan kabupaten/kota di Sulsel yang dipadati massa pendukung. Itupun tanpa pelaksanaan protap protokol kesehatan. Hal ini justru bisa memicu potensi penularan virus Corona.
Dari data yang dihimpun, Yudi mengungkapkan, ada 60 calon kepala daerah hasil pemeriksaan kesehatan swab positif terpapar COVID-19 . Belum lagi banyaknya komisioner KPU, baik pusat serta daerah, ikut terpapar virus mematikan ini.
Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin menuturkan, sejak awal COVID-19 mulai mewabah pihaknya sudah memberi masukan agar Pilkada serentak 2020 diundur . Kemunculan klaster baru COVID-19 berpotensi terjadi jika protokol kesehatan terus diabaikan.
Baca Juga: Usulan Penundaan Pilkada Serentak 2020 Dianggap Opsi Tepat
"Awal September IDI Makassar kembali memberi peringatan keras kepada para calon kepala daerah, KPU serta Bawaslu untuk waspada klaster Pilkada 2020 . Namun tetap KPU tidak bergeming, malah kesannya melonggarkan," tegas Yudi dalam rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (20/9/2020).
Kondisi ini ditunjukkan saat tahapan pendaftaran calon kepala daerah, baik di Kota Makassar dan kabupaten/kota di Sulsel yang dipadati massa pendukung. Itupun tanpa pelaksanaan protap protokol kesehatan. Hal ini justru bisa memicu potensi penularan virus Corona.
Dari data yang dihimpun, Yudi mengungkapkan, ada 60 calon kepala daerah hasil pemeriksaan kesehatan swab positif terpapar COVID-19 . Belum lagi banyaknya komisioner KPU, baik pusat serta daerah, ikut terpapar virus mematikan ini.
Lihat Juga :
