Perempuan Bangsa Desak Pendampingan Total Santri Korban Kekerasan Seksual Kiai di Pati
Sabtu, 09 Mei 2026 - 07:33 WIB
loading...
DPP Perempuan Bangsa mendorong pemerintah melakukan pendampingan menyeluruh bagi santri korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - DPP Perempuan Bangsa mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan perlindungan maksimal serta pendampingan menyeluruh bagi seluruh santri korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Selain itu, mengecam keras tindakan pelaku yang dinilai sebagai perbuatan biadab dan tidak bisa ditolerir dalam bentuk apa pun.
Kasus kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam bagi para korban.
Baca juga: Pengacara Santriwati Korban Pencabulan di Pati Tolak Disogok Rp400 Juta untuk Cabut Laporan
“Ini tindakan biadab yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya harus diproses secara hukum dengan tegas. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan rasa aman dan masa depan korban,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai, pendampingan bagi para korban sangat urgen dilakukan karena kondisi psikologis korban dipastikan terguncang akibat peristiwa tersebut. Negara, kata dia, harus hadir memastikan korban mendapatkan layanan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.
“Pendampingan terhadap korban sangat penting karena psikis mereka pasti terguncang. Jangan sampai korban merasa sendirian menghadapi trauma dan tekanan sosial akibat kasus ini,” lanjutnya.
Baca juga: Kasus Pencabulan Puluhan Santriwati, Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati Dicabut dan Ditutup Permanen
Menurutnya, santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak panjang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial. Karena itu, penanganan korban tidak boleh sekedar fokus pada hukum terhadap pelaku, melainkan juga memastikan pemulihan korban berjalan maksimal.
"UU TPKS telah mengatur dengan jelas soal hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Implementasinya harus bener-bener dijalankan di lapangan agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan," ungkapnya.
Perempuan Bangsa, kata Ninik, juga akan segera turun untuk memberikan pendampingan kepada para korban dan memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berjalan.
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga privasi dan identitas korban demi melindungi keselamatan serta pemulihan psikologis mereka.
“Kami siap turun mendampingi para korban. Tetapi semua pihak harus menjaga privasi korban, tidak menyebarkan identitas maupun informasi yang dapat memperparah trauma mereka,” tuturnya.
"Jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan atau komentar yang menyudutkan. Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya," tegasnya.
Kasus kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam bagi para korban.
Baca juga: Pengacara Santriwati Korban Pencabulan di Pati Tolak Disogok Rp400 Juta untuk Cabut Laporan
“Ini tindakan biadab yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya harus diproses secara hukum dengan tegas. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan rasa aman dan masa depan korban,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai, pendampingan bagi para korban sangat urgen dilakukan karena kondisi psikologis korban dipastikan terguncang akibat peristiwa tersebut. Negara, kata dia, harus hadir memastikan korban mendapatkan layanan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.
“Pendampingan terhadap korban sangat penting karena psikis mereka pasti terguncang. Jangan sampai korban merasa sendirian menghadapi trauma dan tekanan sosial akibat kasus ini,” lanjutnya.
Baca juga: Kasus Pencabulan Puluhan Santriwati, Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati Dicabut dan Ditutup Permanen
Menurutnya, santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak panjang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial. Karena itu, penanganan korban tidak boleh sekedar fokus pada hukum terhadap pelaku, melainkan juga memastikan pemulihan korban berjalan maksimal.
"UU TPKS telah mengatur dengan jelas soal hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Implementasinya harus bener-bener dijalankan di lapangan agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan," ungkapnya.
Perempuan Bangsa, kata Ninik, juga akan segera turun untuk memberikan pendampingan kepada para korban dan memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berjalan.
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga privasi dan identitas korban demi melindungi keselamatan serta pemulihan psikologis mereka.
“Kami siap turun mendampingi para korban. Tetapi semua pihak harus menjaga privasi korban, tidak menyebarkan identitas maupun informasi yang dapat memperparah trauma mereka,” tuturnya.
"Jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan atau komentar yang menyudutkan. Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
