Bina Marga Jakbar: MoU Kerja Sama Infrastruktur Antarwilayah Perlu
Kamis, 07 Mei 2026 - 21:03 WIB
loading...
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026) sore. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Pemkot Tangerang sepakat memperkuat sinergisitas pembangunan infrastruktur dan transportasi lintas wilayah untuk mendukung konektivitas serta ketahanan ekonomi kawasan. Komitmen mereka diungkap dalam dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026) sore.
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan bahwa pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam membuka akses antarwilayah dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. “Membangun jalan sama saja dengan membangun peradaban. Jalan membuka konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal," kata Iin.
Dia menilai keberlanjutan infrastruktur tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dengan wilayah penyangga, khususnya Kota Tangerang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek setiap harinya.
Baca juga: Aliansi Ormas Islam Minta Ade Armando hingga Grace Natalie Dipecat dari Kursi Komisaris BUMN
"Permasalahan wilayah tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi agar tidak terjadi friksi dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.
Lebih lanjut Iin mengungkapkan, komunikasi lintas wilayah telah dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan perbatasan seperti Kembangan dan Joglo agar kebijakan pembangunan berjalan selaras. Dia juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan melalui skema creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
"Anggaran tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana mengatakan bahwa koordinasi lintas wilayah sebenarnya telah lama dilakukan, meski belum sepenuhnya terikat dalam kerangka formal. "Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong," kata Taufik.
Taufik menuturkan, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka. Kata Taufik, diperlukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antarwilayah untuk mendukung integrasi tata kota, penyediaan ruang terbuka hijau hingga pengembangan pembiayaan kreatif.
"Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian," kata dia.
Taufik mengungkapkan, adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan, mulai dari relokasi rambu peringatan dini hingga pembangunan saluran teknis. "Infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan," ucapnya
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Maulana A Damanik menuturkan, konektivitas antarwilayah saat ini telah didukung sistem transportasi yang semakin terintegrasi. "Harapannya tentu masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara," ujar Damanik.
Dalam forum tersebut, penggiat media sosial Budhi Haryadi mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang lebih terintegrasi. Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek memerlukan sistem koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
"FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ, Endriansyah (Rian) mengatakan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi perkotaan. "Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen strategis dalam mendorong akselerasi ekonomi," tegasnya.
Ia mengatakan kualitas jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga daya saing kota. "Saya ingin FGD menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan ketahanan ekonomi Jakarta Barat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Rian.
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan bahwa pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam membuka akses antarwilayah dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. “Membangun jalan sama saja dengan membangun peradaban. Jalan membuka konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal," kata Iin.
Dia menilai keberlanjutan infrastruktur tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dengan wilayah penyangga, khususnya Kota Tangerang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek setiap harinya.
Baca juga: Aliansi Ormas Islam Minta Ade Armando hingga Grace Natalie Dipecat dari Kursi Komisaris BUMN
"Permasalahan wilayah tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi agar tidak terjadi friksi dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.
Lebih lanjut Iin mengungkapkan, komunikasi lintas wilayah telah dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan perbatasan seperti Kembangan dan Joglo agar kebijakan pembangunan berjalan selaras. Dia juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan melalui skema creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
"Anggaran tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana mengatakan bahwa koordinasi lintas wilayah sebenarnya telah lama dilakukan, meski belum sepenuhnya terikat dalam kerangka formal. "Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong," kata Taufik.
Taufik menuturkan, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka. Kata Taufik, diperlukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antarwilayah untuk mendukung integrasi tata kota, penyediaan ruang terbuka hijau hingga pengembangan pembiayaan kreatif.
"Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian," kata dia.
Taufik mengungkapkan, adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan, mulai dari relokasi rambu peringatan dini hingga pembangunan saluran teknis. "Infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan," ucapnya
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Maulana A Damanik menuturkan, konektivitas antarwilayah saat ini telah didukung sistem transportasi yang semakin terintegrasi. "Harapannya tentu masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara," ujar Damanik.
Dalam forum tersebut, penggiat media sosial Budhi Haryadi mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang lebih terintegrasi. Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek memerlukan sistem koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
"FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ, Endriansyah (Rian) mengatakan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi perkotaan. "Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen strategis dalam mendorong akselerasi ekonomi," tegasnya.
Ia mengatakan kualitas jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga daya saing kota. "Saya ingin FGD menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan ketahanan ekonomi Jakarta Barat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Rian.
(rca)
Lihat Juga :
