Pelajar Samarinda Meninggal karena Sepatu Kekecilan, Mensos Singgung Bansos Tak Tepat Sasaran
Selasa, 05 Mei 2026 - 18:14 WIB
loading...
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Gus Ipul menekankan perlunya pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam distribusi bansos di lapangan. “Jadi memang kita selama ini menyadari ada bansos yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
Baca juga: 49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
“Maka itulah kemudian Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bansos,” jelasnya.
Gus Ipul mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.
“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” paparnya.
Lihat video: Siswa Akhiri Hidup Akibat Tekanan Ekonomi, Mensesneg, Cak Imin, hingga Mensos Buka Suara
Gus Ipul menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.
“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.
Gus Ipul optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan. “Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.
Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.
Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam distribusi bansos di lapangan. “Jadi memang kita selama ini menyadari ada bansos yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
Baca juga: 49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
“Maka itulah kemudian Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bansos,” jelasnya.
Gus Ipul mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.
“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” paparnya.
Lihat video: Siswa Akhiri Hidup Akibat Tekanan Ekonomi, Mensesneg, Cak Imin, hingga Mensos Buka Suara
Gus Ipul menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.
“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.
Gus Ipul optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan. “Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.
Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.
(cip)
Lihat Juga :