Hari Buruh 2026, Fahira Idris Sampaikan 5 Tantangan ke Depan

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 harus menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks di masa depan.

Dinamika global, transformasi teknologi, hingga perubahan struktur ekonomi membuat tantangan yang dihadapi buruh saat ini tidak lagi sederhana, tetapi berlapis dan saling terkait.

“Peringatan Hari Buruh ini penting sebagai momentum memastikan masa depan pekerja Indonesia lebih adil, lebih aman, dan lebih sejahtera saat ini dan ke depan,” ujar Fahira, Jumat (1/5/2026).

Baca juga: Tinggalkan Monas usai Aksi May Day, Massa Buruh Tenteng Goodie Bag isi Sembako

Senator Jakarta ini mengungkapkan setidaknya terdapat 5 tantangan utama yang akan dihadapi buruh dan sektor ketenagakerjaan ke depan.

Pertama, ketimpangan antara kenaikan upah dan biaya hidup. Kenaikan upah yang relatif terbatas tidak selalu sejalan dengan lonjakan biaya hidup, terutama harga pangan, energi, pendidikan, dan perumahan, sehingga menekan daya beli buruh.

Kedua, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketidakpastian lapangan kerja. Ketegangan geopolitik global, fluktuasi ekonomi, serta tekanan biaya produksi berpotensi mendorong efisiensi perusahaan yang berdampak langsung pada pengurangan tenaga kerja.

Ketiga, disrupsi teknologi dan digitalisasi dunia kerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menggeser jenis-jenis pekerjaan tertentu jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan pekerja.

Keempat, perlindungan bagi pekerja sektor informal dan ekonomi platform. Pekerja seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas, dan sektor informal lainnya membutuhkan kerangka perlindungan yang lebih kuat, termasuk jaminan sosial dan kepastian pendapatan.

Kelima, akses pendidikan dan mobilitas sosial keluarga buruh. Masih terdapat keluarga buruh yang menghadapi kendala dalam akses pendidikan, terutama di wilayah industri dan bagi kelompok pendatang, yang berpotensi memperpanjang siklus ketimpangan.

Meski tantangan tersebut cukup besar, Fahira menegaskan berbagai peluang perbaikan juga terbuka jika ditopang oleh kebijakan yang tepat dan kolaborasi semua pihak. “Negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak, tetapi juga membuka ruang dialog sosial yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan buruh,” ungkapnya.

Solusi ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh. Mulai dari reformasi kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan hidup layak, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga penguatan jaminan sosial yang inklusif.

Selain itu, peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) menjadi kunci agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di saat yang sama, negara juga perlu memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dan ekonomi digital melalui regulasi yang lebih progresif.

“Isu buruh hari ini tidak lagi berdiri sendiri. Ia terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga perlindungan sosial. Karena itu, solusi yang dihadirkan juga harus lintas sektor dan berkelanjutan,” ujar Fahira.

Dia juga mengapresiasi berbagai upaya dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Mulai dari komitmen penyediaan hunian terjangkau bagi pekerja, penyediaan fasilitas daycare di kawasan industri, penguatan perlindungan bagi pekerja transportasi online termasuk jaminan sosial, hingga pembentukan Satgas PHK sebagai langkah mitigasi perlindungan tenaga kerja.