Pemkab Bogor Ajak Warga Dukung Pembangunan Puncak 2 untuk Atasi Kemacetan
Senin, 13 April 2026 - 23:05 WIB
loading...
Kepala DPKP Kabupaten Bogor Eko Mujiarto mengajak masyarakat mendukung pembangunan Puncak 2 untuk atasi kemacetan. Foto/istimewa
A
A
A
BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pembangunan Puncak II. Pembangunan akses jalan alternatif dari Taman Budaya menuju Puncak 2 dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi warga di sekitar kawasan tersebut.
Ajakan ini muncul setelah adanya protes dari sejumlah warga Perumahan Vepasamo terkait penggunaan lahan cadangan efektif Sentul City yang digunakan untuk pembangunan jalan alternatif tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menegaskan seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai aturan. Eko menjelaskan, penggunaan lahan cadangan efektif di Vepasamo mengacu pada Site Plan 2023 yang telah disahkan.
Baca juga: Jalan Utama Puncak Dua Tertutup Longsor, Pengendara Diminta Cari Jalan Alternatif
Menurut Eko, langkah yang ditempuh pemerintah bersama pihak Sentul City tidak lepas dari prinsip kepentingan publik. Eko juga menegaskan perubahan site plan merupakan bagian dari mekanisme perizinan resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Eko juga menyoroti perubahan posisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) adalah hal yang dimungkinkan, selama telah melalui kajian dan tetap memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh regulasi.
“PSU termasuk RTH bukan berarti harus berada di satu titik selamanya. Yang diatur pemerintah adalah total luasnya tetap terpenuhi. Lokasinya bisa saja bergeser, tetapi fungsinya tetap ada bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ajakan ini muncul setelah adanya protes dari sejumlah warga Perumahan Vepasamo terkait penggunaan lahan cadangan efektif Sentul City yang digunakan untuk pembangunan jalan alternatif tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menegaskan seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai aturan. Eko menjelaskan, penggunaan lahan cadangan efektif di Vepasamo mengacu pada Site Plan 2023 yang telah disahkan.
Baca juga: Jalan Utama Puncak Dua Tertutup Longsor, Pengendara Diminta Cari Jalan Alternatif
Menurut Eko, langkah yang ditempuh pemerintah bersama pihak Sentul City tidak lepas dari prinsip kepentingan publik. Eko juga menegaskan perubahan site plan merupakan bagian dari mekanisme perizinan resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Eko juga menyoroti perubahan posisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) adalah hal yang dimungkinkan, selama telah melalui kajian dan tetap memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh regulasi.
“PSU termasuk RTH bukan berarti harus berada di satu titik selamanya. Yang diatur pemerintah adalah total luasnya tetap terpenuhi. Lokasinya bisa saja bergeser, tetapi fungsinya tetap ada bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Lihat Juga :
