Penyaluran Bansos-Kartu Prakerja Kaku, Ganjar Surati Dua Menteri
Senin, 04 Mei 2020 - 20:15 WIB
loading...
Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Aula Masjid Baiturrahman Semarang, Senin (4/5/2020). FOTO : Dok Humas Pemprov Jateng
A
A
A
SEMARANG - Persoalan bantuan sosial dan Kartu Prakerja yang membuat geger masyarakat menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Tak ingin masalah semakin runyam, Ganjar langsung mengirimkan dua surat resmi kepada Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian yang menangani persoalan itu.
Dua surat dikirim Ganjar sesaat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19, Senin (4/5/2020). Meski berbeda tujuan, namun inti dari dua surat itu tiada lain adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya.
Terkait surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir Ganjar akan menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," tegasnya.
Ganjar juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada Kabupaten/Kota atau pemerintah desa. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.
"Kami berharap besar usulan ini disetujui. Tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya kami beriktiar kepada Mensos agar bisa dibantu," terangnya.
Terkait kartu prakerja, Ganjar menerangkan bahwa banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu. Banyak faktor yang menyebabkan itu, mulai dari tingkat pendidikan, akses internet dan lain sebagainya.
"Kami usul kepada Kementerian Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," tegasnya.
Jaring Pengamanan Sosial dan Ekonomi Dibicarakan
Dalam rapat tersebut, Ganjar juga membahas persoalan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan Jaring Pengamanan Ekonomi (JPE). Untuk JPS, Ganjar mengatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan bantuan di daerahnya masing-masing.
"Ada beberapa daerah yang sudah menyalurkan, seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal dan ada satu kota lagi saya lupa. Nanti, kami akan segera menyalurkan bantuan itu ke daerah itu agar masyarakat segera mendapatkan bantuan. Jadwalnya sudah kami siapkan dan akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini," terangnya.
Terkait Jaring Pengaman Ekonomi, Ganjar mengatakan akan fokus dalam mengembalikan industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini, pihaknya telah melakukan pendataan dan juga penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali.
Dua surat dikirim Ganjar sesaat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19, Senin (4/5/2020). Meski berbeda tujuan, namun inti dari dua surat itu tiada lain adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya.
Terkait surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir Ganjar akan menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," tegasnya.
Ganjar juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada Kabupaten/Kota atau pemerintah desa. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.
"Kami berharap besar usulan ini disetujui. Tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya kami beriktiar kepada Mensos agar bisa dibantu," terangnya.
Terkait kartu prakerja, Ganjar menerangkan bahwa banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu. Banyak faktor yang menyebabkan itu, mulai dari tingkat pendidikan, akses internet dan lain sebagainya.
"Kami usul kepada Kementerian Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," tegasnya.
Jaring Pengamanan Sosial dan Ekonomi Dibicarakan
Dalam rapat tersebut, Ganjar juga membahas persoalan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan Jaring Pengamanan Ekonomi (JPE). Untuk JPS, Ganjar mengatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan bantuan di daerahnya masing-masing.
"Ada beberapa daerah yang sudah menyalurkan, seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal dan ada satu kota lagi saya lupa. Nanti, kami akan segera menyalurkan bantuan itu ke daerah itu agar masyarakat segera mendapatkan bantuan. Jadwalnya sudah kami siapkan dan akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini," terangnya.
Terkait Jaring Pengaman Ekonomi, Ganjar mengatakan akan fokus dalam mengembalikan industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini, pihaknya telah melakukan pendataan dan juga penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali.
(nun)
Lihat Juga :
