Pramono Perketat Izin Anak Buahnya terkait Pemangkasan Perjalanan Dinas
Kamis, 02 April 2026 - 20:37 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mengikuti surat edaran atau instruksi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal pemangkasan perjalanan dinas. Foto: Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mengikuti surat edaran atau instruksi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal pemangkasan perjalanan dinas. Kebijakan tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran.
"Untuk apa yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi yang dilakukan di masing-masing daerah atau Provinsi Jakarta salah satunya, kami tentunya akan melakukan," ucap Pramono, Kamis (2/4/2026).
Dalam rangka efisiensi anggaran, seluruh perjalanan dinas kini akan ia perketat. Pejabat yang ingin melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuannya.
Baca juga: Tak Harus Jumat, WFH Seminggu Sekali untuk Pegawai Swasta Diserahkan ke Perusahaan Masing-masing
"Untuk perjalanan dinas, kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu. Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan," kata dia.
Ia mengaku beberapa pejabat BUMD yang mengajukan perjalanan dinas, beberapa ia tidak setujui. "Bahkan sekarang ini hampir perjalanan apa ya, BUMD dan macam-macam pun banyak yang kemudian tidak kami izinkan," kata dia.
Meski ada efisiensi anggaran, Pramono mengakui, Jakarta tetap mendorong agar pendapatan daerahnya tidak menurun dalam kondisi tekanan ekonomi. Oleh karenanya, Jakarta akan melakukan berbagai cara kreatif agar tidak mengalami penurunan ekonomi.
"Maka kami melakukan kreativitas berbagai hal yang kemudian alhamdulillah pada triwulan pertama kemarin pendapatan pajak kami bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan target yang ada," pungkasnya.
"Untuk apa yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi yang dilakukan di masing-masing daerah atau Provinsi Jakarta salah satunya, kami tentunya akan melakukan," ucap Pramono, Kamis (2/4/2026).
Dalam rangka efisiensi anggaran, seluruh perjalanan dinas kini akan ia perketat. Pejabat yang ingin melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuannya.
Baca juga: Tak Harus Jumat, WFH Seminggu Sekali untuk Pegawai Swasta Diserahkan ke Perusahaan Masing-masing
"Untuk perjalanan dinas, kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu. Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan," kata dia.
Ia mengaku beberapa pejabat BUMD yang mengajukan perjalanan dinas, beberapa ia tidak setujui. "Bahkan sekarang ini hampir perjalanan apa ya, BUMD dan macam-macam pun banyak yang kemudian tidak kami izinkan," kata dia.
Meski ada efisiensi anggaran, Pramono mengakui, Jakarta tetap mendorong agar pendapatan daerahnya tidak menurun dalam kondisi tekanan ekonomi. Oleh karenanya, Jakarta akan melakukan berbagai cara kreatif agar tidak mengalami penurunan ekonomi.
"Maka kami melakukan kreativitas berbagai hal yang kemudian alhamdulillah pada triwulan pertama kemarin pendapatan pajak kami bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan target yang ada," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
