Tekan Konsumsi BBM, Pengamat Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik
Rabu, 01 April 2026 - 15:57 WIB
loading...
Beralih ke transportasi publik menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi konsumsi BBM. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional perlu didorong melalui perubahan pola mobilitas masyarakat, khususnya dengan beralih dari kendaraan pribadi kepada penggunaan moda transportasi publik. Penggunaan moda transportasi publik secara massal, terutama di kota-kota besar, dinilai bisa menekan konsumsi BBM.
”Peralihan secara masif dari kendaraan pribadi ke transportasi massal di kota-kota besar seperti Jabodetabek akan efektif dalam penghematan BBM. Karena volume pengguna kendaraan di Jabodetabek sangat besar dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia,” kata pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya, survei global yang dilakukan Time Out pada akhir tahun lalu terhadap 18 ribu responden dunia, ibu kota Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 50 kota dengan sistem transportasi publik terbaik dunia. Posisi itu menempatkan Jakarta sebagai kota kedua terbaik di Asia Tenggara setelah Singapura, sekaligus unggul dibanding Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok.
Baca Juga : WFH Setiap Jumat Dikhawatirkan Jadi Libur Panjang, DKI Bakal Perketat Pengawasan
Yayat melihat sistem moda transportasi massal memang sudah sangat masif dibangun di wilayah Jabodetabek. Saat ini, kata dia, opsi moda transportasi massal berbasis rel sudah mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara efisien. Selain MRT, LRT, dan KRL yang merupakan moda transportasi massal berbasis rel, Jabodetabek juga memiliki TransJakarta dan mikrotrans.
“Masyarakat yang berada di kawasan Jabodetabek hanya tinggal menyesuaikan waktu dengan kebutuhan menggunakan transportasi publik. Bila peralihan ke transportasi publik di Jabodetabek dilakukan secara masif, hal itu akan bisa berdampak besar terhadap pengurangan konsumsi BBM,” tuturnya.
Namun demikian, Yayat juga berharap kondisi serupa juga dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah. Meskipun langkah ini tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi perubahan budaya dan kebijakan di daerah sangat diperlukan. Untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, Yayat mengakui layanan transportasi publik memang masih terbatas, bahkan cenderung tidak beroperasi secara optimal.
Baca Juga : Terapkan WFH Setiap Jumat, Pemprov DKI Gelar Rapat Paripurna Bahas Teknis Pelaksanaan
“Di daerah, pendekatannya tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Harus mulai dibangun budaya mobilitas baru, misalnya dengan mendorong aktivitas berjalan kaki melalui penataan zonasi,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat merancang kawasan dengan radius tertentu. Misalnya, 200 meter dari rumah ke tempat kerja yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat.
Selain itu, Yayat juga mendorong optimalisasi transportasi kolektif bagi pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah penyediaan bus kantor atau bus pemerintah daerah untuk antar-jemput karyawan.
“Pemda bisa menyewa bus untuk mengangkut pegawai dari titik-titik tertentu. Ini lebih efisien dibandingkan penggunaan kendaraan dinas individu yang justru boros bahan bakar dan tidak efektif,” jelasnya.
Yayat juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu, khususnya bagi aparatur sipil negara. Pada hari-hari tersebut, pegawai diwajibkan menggunakan transportasi bersama yang telah disediakan.
Dengan kombinasi antara penyediaan transportasi publik, kebijakan yang mendorong perubahan perilaku, serta partisipasi aktif masyarakat, ia berharap penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan. “Langkah ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi energi dan perbaikan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Sejauh ini, tren kebutuhan BBM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI akhir November lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa hingga September 2025 konsumsi BBM dalam negeri mencapai 232.417 kiloliter per hari. Kebutuhan BBM nasional tersebut terdiri dari bensin, solar, avtur, avgas, MDF, dan MFO. Dari total konsumsi itu, porsi impor masih cukup besar.
Untuk bensin, impornya mencapai 60,26% pada 2024 dan 49,64% pada 2025. Sementara pada solar, impor lebih rendah, yakni 20,48% pada 2024 dan 15,80% pada 2025 hingga September.
Sementara itu, rincian kebutuhan bensin pada 2025 menunjukkan kenaikan dibanding 2024.
Tercatat total permintaan bensin mencapai 105.432 kiloliter per hari, naik dari 100.110 kiloliter per hari di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk konsumsi bensin subsidi (JBKP/Pertalite) justru menurun. Kebutuhan JBKP tahun 2024 yaitu 81.093 kiloliter per hari, pada tahun 2025 sampai September sebesar 76.923 kiloliter per hari.
Di sisi lain, konsumsi bensin non-subsidi meningkat signifikan menjadi 28.509 kiloliter per hari, dari sebelumnya 19.016 kiloliter per hari. Salah satunya untuk solar, total kebutuhan turun cukup tajam pada 2025. Dari 106.970 kiloliter per hari pada 2024, permintaan solar hanya 72.308 kiloliter per hari hingga September 2025.
”Peralihan secara masif dari kendaraan pribadi ke transportasi massal di kota-kota besar seperti Jabodetabek akan efektif dalam penghematan BBM. Karena volume pengguna kendaraan di Jabodetabek sangat besar dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia,” kata pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya, survei global yang dilakukan Time Out pada akhir tahun lalu terhadap 18 ribu responden dunia, ibu kota Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 50 kota dengan sistem transportasi publik terbaik dunia. Posisi itu menempatkan Jakarta sebagai kota kedua terbaik di Asia Tenggara setelah Singapura, sekaligus unggul dibanding Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok.
Baca Juga : WFH Setiap Jumat Dikhawatirkan Jadi Libur Panjang, DKI Bakal Perketat Pengawasan
Yayat melihat sistem moda transportasi massal memang sudah sangat masif dibangun di wilayah Jabodetabek. Saat ini, kata dia, opsi moda transportasi massal berbasis rel sudah mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara efisien. Selain MRT, LRT, dan KRL yang merupakan moda transportasi massal berbasis rel, Jabodetabek juga memiliki TransJakarta dan mikrotrans.
“Masyarakat yang berada di kawasan Jabodetabek hanya tinggal menyesuaikan waktu dengan kebutuhan menggunakan transportasi publik. Bila peralihan ke transportasi publik di Jabodetabek dilakukan secara masif, hal itu akan bisa berdampak besar terhadap pengurangan konsumsi BBM,” tuturnya.
Namun demikian, Yayat juga berharap kondisi serupa juga dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah. Meskipun langkah ini tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi perubahan budaya dan kebijakan di daerah sangat diperlukan. Untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, Yayat mengakui layanan transportasi publik memang masih terbatas, bahkan cenderung tidak beroperasi secara optimal.
Baca Juga : Terapkan WFH Setiap Jumat, Pemprov DKI Gelar Rapat Paripurna Bahas Teknis Pelaksanaan
“Di daerah, pendekatannya tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Harus mulai dibangun budaya mobilitas baru, misalnya dengan mendorong aktivitas berjalan kaki melalui penataan zonasi,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat merancang kawasan dengan radius tertentu. Misalnya, 200 meter dari rumah ke tempat kerja yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat.
Selain itu, Yayat juga mendorong optimalisasi transportasi kolektif bagi pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah penyediaan bus kantor atau bus pemerintah daerah untuk antar-jemput karyawan.
“Pemda bisa menyewa bus untuk mengangkut pegawai dari titik-titik tertentu. Ini lebih efisien dibandingkan penggunaan kendaraan dinas individu yang justru boros bahan bakar dan tidak efektif,” jelasnya.
Yayat juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu, khususnya bagi aparatur sipil negara. Pada hari-hari tersebut, pegawai diwajibkan menggunakan transportasi bersama yang telah disediakan.
Dengan kombinasi antara penyediaan transportasi publik, kebijakan yang mendorong perubahan perilaku, serta partisipasi aktif masyarakat, ia berharap penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan. “Langkah ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi energi dan perbaikan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Sejauh ini, tren kebutuhan BBM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI akhir November lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa hingga September 2025 konsumsi BBM dalam negeri mencapai 232.417 kiloliter per hari. Kebutuhan BBM nasional tersebut terdiri dari bensin, solar, avtur, avgas, MDF, dan MFO. Dari total konsumsi itu, porsi impor masih cukup besar.
Untuk bensin, impornya mencapai 60,26% pada 2024 dan 49,64% pada 2025. Sementara pada solar, impor lebih rendah, yakni 20,48% pada 2024 dan 15,80% pada 2025 hingga September.
Sementara itu, rincian kebutuhan bensin pada 2025 menunjukkan kenaikan dibanding 2024.
Tercatat total permintaan bensin mencapai 105.432 kiloliter per hari, naik dari 100.110 kiloliter per hari di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk konsumsi bensin subsidi (JBKP/Pertalite) justru menurun. Kebutuhan JBKP tahun 2024 yaitu 81.093 kiloliter per hari, pada tahun 2025 sampai September sebesar 76.923 kiloliter per hari.
Di sisi lain, konsumsi bensin non-subsidi meningkat signifikan menjadi 28.509 kiloliter per hari, dari sebelumnya 19.016 kiloliter per hari. Salah satunya untuk solar, total kebutuhan turun cukup tajam pada 2025. Dari 106.970 kiloliter per hari pada 2024, permintaan solar hanya 72.308 kiloliter per hari hingga September 2025.
(wur)
Lihat Juga :
