Kolaborasi Multipihak Kunci Percepatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Kalbar
Selasa, 31 Maret 2026 - 21:39 WIB
loading...
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memberikan sambutan dalam webinar nasional tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Selasa (31/3/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
PONTIANAK - Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyelenggarakan webinar nasional bertajuk Kebijakan Kepemimpinan melalui Kolaborasi Multipihak terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat), Selasa (31/3/2026). Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan kolaborasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, Kalbar memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hectare (57%) dari total wilayah, dengan 59% desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global. Baca juga: Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare
“Pemprov Kalimantan Barat menegaskan komitmen kuat dalam mendorong kepemimpinan kolaboratif untuk ekonomi hijau berkelanjutan, guna mendukung percepatan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Ria Norsan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan arah kebijakan tersebut selaras dengan misi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui paradigma ekonomi hijau. Menurutnya, transformasi ini diharapkan mampu mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan, sekaligus membuka peluang investasi rendah karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan , Erwan Sudaryanto menjelaskan, kebijakan nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membuka peluang penguatan peran sektor kehutanan melalui berbagai aksi mitigasi. Implementasi FOLU mencakup upaya pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove.
“Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan ruang bagi optimalisasi pengelolaan hutan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk pemanfaatan peluang pasar karbon dan hilirisasi sektor kehutanan,” katanya.
Erwan menambahkan penguatan implementasi di tingkat daerah, termasuk Kalimantan Barat, menjadi bagian penting dalam pencapaian target nasional. Ia menyebutkan berbagai rencana operasional FOLU telah dirancang untuk mendukung penurunan emisi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor kehutanan melalui skema berbasis karbon dan pengelolaan berkelanjutan .
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menekankan pentingnya penerapan multiusaha kehutanan dan hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah sektor kehutanan. Ia menjelaskan multiusaha kehutanan mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan dalam satu sistem terintegrasi untuk mendorong efisiensi dan diversifikasi usaha .
“Pengembangan multiusaha kehutanan berbasis lanskap dapat meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” jelasnya. Baca juga: Satgas PKH Segel Area Operasional Perusahaan Tambang Nikel Milik David Glen
Ia menambahkan hilirisasi kehutanan menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dalam negeri, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis bioekonomi. Menurutnya, penguatan kemitraan, inovasi usaha, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong implementasi multiusaha kehutanan di lapangan.
Melalui webinar ini, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat kepemimpinan dan kebijakan ekonomi hijau. Khususnya dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, guna mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, Kalbar memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hectare (57%) dari total wilayah, dengan 59% desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global. Baca juga: Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare
“Pemprov Kalimantan Barat menegaskan komitmen kuat dalam mendorong kepemimpinan kolaboratif untuk ekonomi hijau berkelanjutan, guna mendukung percepatan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Ria Norsan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan arah kebijakan tersebut selaras dengan misi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui paradigma ekonomi hijau. Menurutnya, transformasi ini diharapkan mampu mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan, sekaligus membuka peluang investasi rendah karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan , Erwan Sudaryanto menjelaskan, kebijakan nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membuka peluang penguatan peran sektor kehutanan melalui berbagai aksi mitigasi. Implementasi FOLU mencakup upaya pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove.
“Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan ruang bagi optimalisasi pengelolaan hutan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk pemanfaatan peluang pasar karbon dan hilirisasi sektor kehutanan,” katanya.
Erwan menambahkan penguatan implementasi di tingkat daerah, termasuk Kalimantan Barat, menjadi bagian penting dalam pencapaian target nasional. Ia menyebutkan berbagai rencana operasional FOLU telah dirancang untuk mendukung penurunan emisi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor kehutanan melalui skema berbasis karbon dan pengelolaan berkelanjutan .
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menekankan pentingnya penerapan multiusaha kehutanan dan hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah sektor kehutanan. Ia menjelaskan multiusaha kehutanan mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan dalam satu sistem terintegrasi untuk mendorong efisiensi dan diversifikasi usaha .
“Pengembangan multiusaha kehutanan berbasis lanskap dapat meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” jelasnya. Baca juga: Satgas PKH Segel Area Operasional Perusahaan Tambang Nikel Milik David Glen
Ia menambahkan hilirisasi kehutanan menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dalam negeri, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis bioekonomi. Menurutnya, penguatan kemitraan, inovasi usaha, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong implementasi multiusaha kehutanan di lapangan.
Melalui webinar ini, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat kepemimpinan dan kebijakan ekonomi hijau. Khususnya dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, guna mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
(poe)
Lihat Juga :
