Peneliti BRIN Sebut Tingkat Kepercayaan terhadap Kepolisian Tergantung Budaya Masyarakat
Sabtu, 14 Maret 2026 - 14:03 WIB
loading...
Speakup Kamtibmas antara Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN bertajuk Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di Bulan Ramadan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) Syafuan Rozi mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kepolisian adalah budaya masyarakat. Hal tersebut dikatakannya dalam acara Speakup Kamtibmas antara Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN bertajuk 'Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di Bulan Ramadan'.
Syafuan mengatakan, jika budaya hukum masyarakat tinggi, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ke pihak kepolisian. Dia menuturkan, data tren tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di dunia masih dipegang oleh negara Belanda dengan urutan pertama sebagai negara yang minim kriminalitas. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat di Belanda.
"Belanda menerapkan sistem restorative justice yang itu menjadi mitigasi awal dalam kehidupan sosial masyarakat lokal disana. Sebelum ke arah penegakan hukum, masyarakat terlebih dulu menyelesaikan dalam internal kekeluargaan atau pendekat hukum adat (urban law)," kata Syafuan, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga: Bareskrim Ungkap Kasus Emas Ilegal, 3 Orang Jadi Tersangka
Dia juga mengungkapkan, bahwa kepolisian Indonesia bersyukur dengan adanya Prof Hermawan Sulistyo, ilmuwan politik, yang membantu mendesain reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi Kepolisan Negara Republik Indonesia. "Jadi (Prof Hermawan) itu dosen di Universitas Bhayangkara. Karena itu, dia melatih, mulai dari perwira AKBP untuk bisa melatih kepolisian kita punya kemampuan seperti polisi di Jepang, di Singapura, dan Belanda. Yang tadinya jaga jarak sama terus nangkap. Prof Hermawan bilang, bukan itu tugas polisi, kasihan nanti penjara penuh."
Koordinator FPIR Fauzan Ohorella mengungkapkan data kinerja polisi yang tidak banyak masyarakat tahu selama bulan Ramadan. Fauzan menjelaskan, ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, tidak terlepas dari peran aktif Polri.
Baca Juga: Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri dan Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI
"Bapak Kapolri instruksikan jajaran untuk membentuk Satgas, yang ini bertujuan untuk memantau dan menekan, distributor dan tengkulak. Itu berdampak langsung pada masyarakat, terkhusus ibu-ibu kita di bulan Ramadan," kata dia.
Fauzan juga mengatakan bahwa banyak pengamat yang terus perhatikan kinerja polri selama Ramadan. Dia merujuk pada tulisan dari Pengamat Politik senior Boni Hargens yang menilai Safari Ramadan Polri sebagai wujud dari fasilitator sosial.
"Polri sebagai fasilitator sosial, yang berperan aktif dan ambil bagian penting di bulan ramadan, yaitu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok," katanya.
Fauzan juga turut menyinggung layanan Call Centre 110 Polri. Menurut dia, layanan tersebut sangat efektif dan langsung dirasakan masyarakat terkait respons cepat Polri. Dia menunjukkan, hal itu dirasakan oleh masyarakat di Batam yang resah dengan kegiatan balap liar.
"Aduan masyarakat terkait kegiatan balap liar di sekitar Jalan Raya Kota Batam, langsung direspons cepat oleh Polsek Batu Ampar, Kota Batam. Ini menunjukkan bahwa Polri komitmen menjaga kamtibmas tetap kondusif di tengah bulan Ramadan," jelasnya.
Dia pun menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa menyaring setiap berita yang dikonsumsi baik dari media sosial maupun media mainstream. Menurut dia, tidak cukup hanya membaca jika tidak cari kebenaran yang fakta.
"Soalnya kita kurang konfirm atas informasi yang beredar di social media atau berita online, tanpa cek kebenaran dan fakta. Lebih masalah lagi, ada yang memang menolak terkait kinerja baik yang telah dilakukan oleh Polri selama Ramadan dengan membuat framing dan persepsi yang buruk," pungkasnya.
Syafuan mengatakan, jika budaya hukum masyarakat tinggi, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ke pihak kepolisian. Dia menuturkan, data tren tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di dunia masih dipegang oleh negara Belanda dengan urutan pertama sebagai negara yang minim kriminalitas. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat di Belanda.
"Belanda menerapkan sistem restorative justice yang itu menjadi mitigasi awal dalam kehidupan sosial masyarakat lokal disana. Sebelum ke arah penegakan hukum, masyarakat terlebih dulu menyelesaikan dalam internal kekeluargaan atau pendekat hukum adat (urban law)," kata Syafuan, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga: Bareskrim Ungkap Kasus Emas Ilegal, 3 Orang Jadi Tersangka
Dia juga mengungkapkan, bahwa kepolisian Indonesia bersyukur dengan adanya Prof Hermawan Sulistyo, ilmuwan politik, yang membantu mendesain reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi Kepolisan Negara Republik Indonesia. "Jadi (Prof Hermawan) itu dosen di Universitas Bhayangkara. Karena itu, dia melatih, mulai dari perwira AKBP untuk bisa melatih kepolisian kita punya kemampuan seperti polisi di Jepang, di Singapura, dan Belanda. Yang tadinya jaga jarak sama terus nangkap. Prof Hermawan bilang, bukan itu tugas polisi, kasihan nanti penjara penuh."
Koordinator FPIR Fauzan Ohorella mengungkapkan data kinerja polisi yang tidak banyak masyarakat tahu selama bulan Ramadan. Fauzan menjelaskan, ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, tidak terlepas dari peran aktif Polri.
Baca Juga: Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri dan Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI
"Bapak Kapolri instruksikan jajaran untuk membentuk Satgas, yang ini bertujuan untuk memantau dan menekan, distributor dan tengkulak. Itu berdampak langsung pada masyarakat, terkhusus ibu-ibu kita di bulan Ramadan," kata dia.
Fauzan juga mengatakan bahwa banyak pengamat yang terus perhatikan kinerja polri selama Ramadan. Dia merujuk pada tulisan dari Pengamat Politik senior Boni Hargens yang menilai Safari Ramadan Polri sebagai wujud dari fasilitator sosial.
"Polri sebagai fasilitator sosial, yang berperan aktif dan ambil bagian penting di bulan ramadan, yaitu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok," katanya.
Fauzan juga turut menyinggung layanan Call Centre 110 Polri. Menurut dia, layanan tersebut sangat efektif dan langsung dirasakan masyarakat terkait respons cepat Polri. Dia menunjukkan, hal itu dirasakan oleh masyarakat di Batam yang resah dengan kegiatan balap liar.
"Aduan masyarakat terkait kegiatan balap liar di sekitar Jalan Raya Kota Batam, langsung direspons cepat oleh Polsek Batu Ampar, Kota Batam. Ini menunjukkan bahwa Polri komitmen menjaga kamtibmas tetap kondusif di tengah bulan Ramadan," jelasnya.
Dia pun menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa menyaring setiap berita yang dikonsumsi baik dari media sosial maupun media mainstream. Menurut dia, tidak cukup hanya membaca jika tidak cari kebenaran yang fakta.
"Soalnya kita kurang konfirm atas informasi yang beredar di social media atau berita online, tanpa cek kebenaran dan fakta. Lebih masalah lagi, ada yang memang menolak terkait kinerja baik yang telah dilakukan oleh Polri selama Ramadan dengan membuat framing dan persepsi yang buruk," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
