Kepala BSKDN Ajak Pemprov Jateng Perkuat Inovasi melalui Policy Brief
Rabu, 25 Februari 2026 - 23:59 WIB
loading...
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengajak Pemprov Jateng melakukan inovasi melalui policy brief. Foto/istimewa
A
A
A
JATENG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memperkuat inovasi daerah. Salah satunya melalui penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam membangun kebijakan berbasis bukti.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam audiensi virtual bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jateng dari Kantor BSKDN pada Rabu (25/2/2026).
Yusharto menegaskan, inovasi daerah perlu ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Maka dari itu, diperlukan instrumen analisis yang mampu melegitimasi invensi agar dapat diimplementasikan sebagai inovasi yang solutif dan berdampak nyata.
Baca juga: Kemendagri dan KEPP Otsus Papua Dorong Pengembangan Komoditas Kakao di Yapen, Jayapura, Mansel
Yusharto menjelaskan, inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menjawab persoalan aktual, baik kondisi saat ini maupun tantangan ke depan. Namun agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai praktik baik semata, diperlukan policy brief sebagai landasan analisis kebijakan yang memastikan solusi tersebut layak, terukur, dan berkelanjutan.
"Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi atas permasalahan yang sudah dirasakan saat ini bukan masa lalu, dan juga mungkin untuk sifatnya responsif untuk masa yang akan datang," ungkap Yusharto.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Yusharto menjelaskan, policy brief menjadi jembatan antara invensi dan inovasi, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak sekadar didasarkan pada intuisi atau kepentingan jangka pendek, melainkan pada bukti ilmiah, data empiris, serta praktik terbaik yang telah teruji. Dengan pendekatan ini, risiko kegagalan kebijakan dapat ditekan dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam audiensi virtual bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jateng dari Kantor BSKDN pada Rabu (25/2/2026).
Yusharto menegaskan, inovasi daerah perlu ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Maka dari itu, diperlukan instrumen analisis yang mampu melegitimasi invensi agar dapat diimplementasikan sebagai inovasi yang solutif dan berdampak nyata.
Baca juga: Kemendagri dan KEPP Otsus Papua Dorong Pengembangan Komoditas Kakao di Yapen, Jayapura, Mansel
Yusharto menjelaskan, inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menjawab persoalan aktual, baik kondisi saat ini maupun tantangan ke depan. Namun agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai praktik baik semata, diperlukan policy brief sebagai landasan analisis kebijakan yang memastikan solusi tersebut layak, terukur, dan berkelanjutan.
"Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi atas permasalahan yang sudah dirasakan saat ini bukan masa lalu, dan juga mungkin untuk sifatnya responsif untuk masa yang akan datang," ungkap Yusharto.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Yusharto menjelaskan, policy brief menjadi jembatan antara invensi dan inovasi, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak sekadar didasarkan pada intuisi atau kepentingan jangka pendek, melainkan pada bukti ilmiah, data empiris, serta praktik terbaik yang telah teruji. Dengan pendekatan ini, risiko kegagalan kebijakan dapat ditekan dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.
Lihat Juga :
