Proyek Flyover Latumenten Bikin Macet, DPRD Minta Dishub DKI Lakukan Pengaturan Lalin
Selasa, 24 Februari 2026 - 18:13 WIB
loading...
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meninjau pembangunan Flyover Latumenten, Grogol, Jakarta Barat yang kerap memicu kemacetan. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat kerap membuat kemacetan parah di Grogol. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diminta segera lakukan pengaturan lalu lintas (Lalin).
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth yang menerima keluhan warga lantas mengecek langsung tempat tersebut. "Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa karena ada penyempitan jalan," ujar Kent dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Saat meninjau lapangan, anggota Komisi C DPRD Jakarta itu mendapatkan fakta Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini menyempit drastis menjadi hanya satu lajur aktif. Penyempitan ekstrem membuat antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Baca juga: Setahun Pimpin Jakarta, Pramono Akui Banjir dan Kemacetan Masih Jadi PR
Kent menyoroti keberadaan angkot JakLingko yang berhenti tepat setelah perlintasan kereta api, yang mana titik berhentinya sangat rawan penumpukan kendaraan. Terlebih, masih melintasnya truk kontainer dan bus berukuran besar di ruas jalan yang kini menyempit, harusnya selama proyek berlangsung kendaraan besar dialihkan ke jalur alternatif guna mengurangi beban lalu lintas.
Lihat video: Ini Dia Jurus Pramono Atasi Banjir dan Macet Jakarta
Kent menambahkan, proyek strategis tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga. "Saya minta Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera cari solusi konkret, harus ada pengaturan lalu lintas yang lebih tegas, pengawasan di lapangan yang konsisten, dan solusi cepat untuk kendaraan besar maupun titik berhenti angkot. Kalau bisa diantisipasi sekarang, kenapa harus tunggu makin parah?" katanya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan menambahkan, pihaknya telah mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif. Namun, untuk pembatasan kendaraan besar, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan.
"Kami akan koordinasi dengan pengusaha angkutan wilayah barat. Pemprov juga sudah bersurat ke pusat. Nanti akan kami update," bebernya.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth yang menerima keluhan warga lantas mengecek langsung tempat tersebut. "Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa karena ada penyempitan jalan," ujar Kent dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Saat meninjau lapangan, anggota Komisi C DPRD Jakarta itu mendapatkan fakta Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini menyempit drastis menjadi hanya satu lajur aktif. Penyempitan ekstrem membuat antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Baca juga: Setahun Pimpin Jakarta, Pramono Akui Banjir dan Kemacetan Masih Jadi PR
Kent menyoroti keberadaan angkot JakLingko yang berhenti tepat setelah perlintasan kereta api, yang mana titik berhentinya sangat rawan penumpukan kendaraan. Terlebih, masih melintasnya truk kontainer dan bus berukuran besar di ruas jalan yang kini menyempit, harusnya selama proyek berlangsung kendaraan besar dialihkan ke jalur alternatif guna mengurangi beban lalu lintas.
Lihat video: Ini Dia Jurus Pramono Atasi Banjir dan Macet Jakarta
Kent menambahkan, proyek strategis tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga. "Saya minta Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera cari solusi konkret, harus ada pengaturan lalu lintas yang lebih tegas, pengawasan di lapangan yang konsisten, dan solusi cepat untuk kendaraan besar maupun titik berhenti angkot. Kalau bisa diantisipasi sekarang, kenapa harus tunggu makin parah?" katanya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan menambahkan, pihaknya telah mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif. Namun, untuk pembatasan kendaraan besar, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan.
"Kami akan koordinasi dengan pengusaha angkutan wilayah barat. Pemprov juga sudah bersurat ke pusat. Nanti akan kami update," bebernya.
(cip)
Lihat Juga :
