Perlindungan Anak Harus Ditingkatkan Cegah Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT Terulang
Rabu, 04 Februari 2026 - 12:24 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania menyatakan perlindungan anak harus ditingkatkan untuk mencegah kasus siswa SD bunuh diri seperti di Kabupaten Ngada, NTT terulang kembali. Foto/Ist
A
A
A
Perlindungan anak harus ditingkatkan untuk mencegah kasus siswa Sekolah Dasar (SD) bunuh diri seperti di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) terulang kembali. Perlindungan itu termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan
Diketahui seorang anak siswa SD berinisial YBS (10) di Ngada, NTT bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena. “Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-hak nya,” kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ina Ammania, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: Siswa SD Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Rocky Gerung: Ada yang Enggak Beres dengan Republik
Kasus YBS (10) yang diduga bunuh diri menjadi sorotan publik lantaran siswa kelas IV SD itu mengakhiri hidupnya karena tak bisa membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000.
Alasannya, sang ibu, MGT (47), tidak memiliki uang. Maklum, MGT yang kini menjadi orang tua tunggal hanya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia juga harus menafkahi lima orang anak.
Selain menyampaikan duka mendalamnya, Ina Ammania melihat semestinya hal itu tidak terjadi, mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan. Termasuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian. Karena itulah bila bantuan itu tepat, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan.
Baca juga: Tragedi Siswa SD di NTT Bunuh Diri karena Orang Tua Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Alarm Keras Bagi Negara
Dia menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan seperti kasus tersebut. Terlebih jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada yang menjerat Kapolres Ngada.
“Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,” tegasnya.
Dengan mencari akar persoalan yang terjadi di wilayah itu, termasuk menelusuri masalah ekonomi maka dia yakin ada keterkaitan lain permasalahan di sana, termasuk dorongan korban mengakhiri hidupnya.
“Di sinilah peran Kementerian PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui seorang anak siswa SD berinisial YBS (10) di Ngada, NTT bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena. “Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-hak nya,” kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ina Ammania, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: Siswa SD Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Rocky Gerung: Ada yang Enggak Beres dengan Republik
Kasus YBS (10) yang diduga bunuh diri menjadi sorotan publik lantaran siswa kelas IV SD itu mengakhiri hidupnya karena tak bisa membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000.
Alasannya, sang ibu, MGT (47), tidak memiliki uang. Maklum, MGT yang kini menjadi orang tua tunggal hanya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia juga harus menafkahi lima orang anak.
Selain menyampaikan duka mendalamnya, Ina Ammania melihat semestinya hal itu tidak terjadi, mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan. Termasuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian. Karena itulah bila bantuan itu tepat, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan.
Baca juga: Tragedi Siswa SD di NTT Bunuh Diri karena Orang Tua Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Alarm Keras Bagi Negara
Dia menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan seperti kasus tersebut. Terlebih jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada yang menjerat Kapolres Ngada.
“Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,” tegasnya.
Dengan mencari akar persoalan yang terjadi di wilayah itu, termasuk menelusuri masalah ekonomi maka dia yakin ada keterkaitan lain permasalahan di sana, termasuk dorongan korban mengakhiri hidupnya.
“Di sinilah peran Kementerian PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
