Tindak Pelanggar PSBB, Forkopimko Jakut Gelar Operasi Yustisi di Danau Sunter
Kamis, 17 September 2020 - 00:02 WIB
loading...
Forkopimko Jakarta Utara melaksanakan operasi yustisi untuk penegakan aturan protokol kesehatan saat PSBB ketat. SINDOnews/Yohannes Tobing
A
A
A
JAKARTA - Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara melaksanakan operasi yustisi untuk penegakan aturan protokol kesehatan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sudjarwoko mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus kedisiplinan masyarakat di masa pandemi COVID-19.
"Jadi hari ini kami, bersama Wakil wali Kota Jakarta Utara dan Dandim 502 Jakarta Utara menyiapkan tempat sidang di tempat bagi pelanggar PSBB. Jadi perangkat ada dari Satpol PP, kejaksaan sebagai penuntut umum dan dari pengadilan sebagai hakim saat sidangnya Kata Sudjarwoko di lokasi, Rabu (16/9/2020). (Baca juga; Hanya Satu Lapis, Alasan KCI Larang Penggunaan Scuba di KRL )
Sudjarwoko menjelaskan, dalam operasi ini petugas menyasar masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tidak tepat. Selain itu, petugas juga menyasar pengendara kendaraan roda empat yang melebihi kapasitas dari ketentuan sebesar 50%.
"Sebagian besar masyarakat yang melanggar kita denda. Untuk pelanggar khusus yang tidak menggunakan masker mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000. Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum atau pribadi yang melebihi kapasitas 50%, kita akaan kenakan denda sesuai pergub terbesar Rp50 juta," tuturnya.
Soal mekanismenya, Sudjarwoko menerangkan, dalam penindakan ini dilakukan dua jenis, baik razia secara stationer maupun secara mobile. Hal ini untuk menyisir masyarakat nakal dan tidak menerapkan aturan PSBB ketat. (Baca juga; Tak Pakai Masker, Puluhan Warga Tangsel Dihukum Push Up dan Dijemur )
"Anggota mencari siapa pelanggarnya. Setelah nanti ada ditemukan atau didapati warga yang tidak disiplin, maka petugas akan membawa ke ruang sidang langsung. Diserahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum, kemudian disidangkan oleh hakim," ujar Djarwoko.
Salah satu pelanggar, Arief mengatakan sangat kaget saat di berhentikan petugas. "Saya habis makan sama istri saya, kaget sih pas dicegat. Tapi memang ini tugas pemerintah dan hakim mengatakan saya bebas dan jangan sampai lakukan kesalahan," ucapnya.
"Jadi hari ini kami, bersama Wakil wali Kota Jakarta Utara dan Dandim 502 Jakarta Utara menyiapkan tempat sidang di tempat bagi pelanggar PSBB. Jadi perangkat ada dari Satpol PP, kejaksaan sebagai penuntut umum dan dari pengadilan sebagai hakim saat sidangnya Kata Sudjarwoko di lokasi, Rabu (16/9/2020). (Baca juga; Hanya Satu Lapis, Alasan KCI Larang Penggunaan Scuba di KRL )
Sudjarwoko menjelaskan, dalam operasi ini petugas menyasar masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tidak tepat. Selain itu, petugas juga menyasar pengendara kendaraan roda empat yang melebihi kapasitas dari ketentuan sebesar 50%.
"Sebagian besar masyarakat yang melanggar kita denda. Untuk pelanggar khusus yang tidak menggunakan masker mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000. Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum atau pribadi yang melebihi kapasitas 50%, kita akaan kenakan denda sesuai pergub terbesar Rp50 juta," tuturnya.
Soal mekanismenya, Sudjarwoko menerangkan, dalam penindakan ini dilakukan dua jenis, baik razia secara stationer maupun secara mobile. Hal ini untuk menyisir masyarakat nakal dan tidak menerapkan aturan PSBB ketat. (Baca juga; Tak Pakai Masker, Puluhan Warga Tangsel Dihukum Push Up dan Dijemur )
"Anggota mencari siapa pelanggarnya. Setelah nanti ada ditemukan atau didapati warga yang tidak disiplin, maka petugas akan membawa ke ruang sidang langsung. Diserahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum, kemudian disidangkan oleh hakim," ujar Djarwoko.
Salah satu pelanggar, Arief mengatakan sangat kaget saat di berhentikan petugas. "Saya habis makan sama istri saya, kaget sih pas dicegat. Tapi memang ini tugas pemerintah dan hakim mengatakan saya bebas dan jangan sampai lakukan kesalahan," ucapnya.
(wib)
Lihat Juga :
