Aksi Buang Sampah ke Kantor Wali Kota Tangsel, Pengamat: Tata Kelola Sampah Amburadul
Senin, 29 Desember 2025 - 13:07 WIB
loading...
Unggahan video sejumlah pemuda membuang tumpukan sampah ke kantor Wali Kota Tangsel viral di media sosial. Tindakan tersebut saat mereka menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Tangsel, Ciputat, Jumat (26/12/2025). Foto: Ist
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Unggahan video sejumlah pemuda membuang tumpukan sampah ke kantor Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) viral di media sosial. Tindakan tersebut saat mereka menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Jumat (26/12/2025).
Mereka memunguti tumpukan sampah di berbagai tempat, lalu membawa dan membuangnya ke depan akses masuk gerbang kantor wali kota.
Baca juga: Tangsel Darurat Sampah, Ramai Seruan Emak-emak Buang Sampah ke Kantor Wali Kota
Aksi itu spontan mendapat banyak dukungan, terutama pengendara dan warga sekitar yang mengaku sudah di puncak kekesalan atas dampak tumpukan sampah yang meluas di mana-mana.
Dalam video terlihat, berbagai jenis sampah dalam kemasan plastik menumpuk hingga menutupi akses masuk kantor wali kota. Sementara, sejumlah petugas keamanan hanya bisa mengawasi.
"Udah ditaroin sampah kayak gini, kalau wali kota nya nggak melek juga parah banget sumpah," tutur seorang wanita yang merekam aksi tersebut.
Berbagai komentar dukungan turut menanggapi aksi nekat para pemuda. Mereka menyebut hal itu pantas dilakukan lantaran pemerintah dianggap lamban mengatasi persoalan sampah di Tangsel.
Situasi darurat pengelolaan sampah ini telah terjadi sejak sebulan lalu. Tumpukan sampah tak hanya berada di tengah permukiman tapi juga menyebar di bahu-bahu jalan utama.
Pengamat Kebijakan Publik UIN Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, penanganan sampah yang demikian itu merupakan efek dari rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.
"Tata kelola sampah di Tangsel yang amburadul jelas menunjukkan ketidakprofesionalan Pemda," ujarnya, Senin (29/12/2025).
Menurut dia, hal itu bukan kelalaian eksekutif semata melainkan juga rapuhnya pengawasan oleh legislatif selama ini. Pihak terkait baru bereaksi saat permasalahan telah memuncak.
"DPRD seringkali tidak efektif menjalankan fungsi pengawasan. Dalam banyak kasus oknum-oknum DPRD sering ikut bermain, bagi-bagi proyek baik untuk pembiayaan partai maupun korupsi personal," ungkapnya.
Pemerintah tengah menuntaskan kerja sama pembuangan sampah ke Serang dan Bogor. Saat ini, status penanganan sampah telah masuk kategori Tanggap Darurat dengan turunnya Kepwal bernomor : 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.
Mereka memunguti tumpukan sampah di berbagai tempat, lalu membawa dan membuangnya ke depan akses masuk gerbang kantor wali kota.
Baca juga: Tangsel Darurat Sampah, Ramai Seruan Emak-emak Buang Sampah ke Kantor Wali Kota
Aksi itu spontan mendapat banyak dukungan, terutama pengendara dan warga sekitar yang mengaku sudah di puncak kekesalan atas dampak tumpukan sampah yang meluas di mana-mana.
Dalam video terlihat, berbagai jenis sampah dalam kemasan plastik menumpuk hingga menutupi akses masuk kantor wali kota. Sementara, sejumlah petugas keamanan hanya bisa mengawasi.
"Udah ditaroin sampah kayak gini, kalau wali kota nya nggak melek juga parah banget sumpah," tutur seorang wanita yang merekam aksi tersebut.
Berbagai komentar dukungan turut menanggapi aksi nekat para pemuda. Mereka menyebut hal itu pantas dilakukan lantaran pemerintah dianggap lamban mengatasi persoalan sampah di Tangsel.
Situasi darurat pengelolaan sampah ini telah terjadi sejak sebulan lalu. Tumpukan sampah tak hanya berada di tengah permukiman tapi juga menyebar di bahu-bahu jalan utama.
Pengamat Kebijakan Publik UIN Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, penanganan sampah yang demikian itu merupakan efek dari rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.
"Tata kelola sampah di Tangsel yang amburadul jelas menunjukkan ketidakprofesionalan Pemda," ujarnya, Senin (29/12/2025).
Menurut dia, hal itu bukan kelalaian eksekutif semata melainkan juga rapuhnya pengawasan oleh legislatif selama ini. Pihak terkait baru bereaksi saat permasalahan telah memuncak.
"DPRD seringkali tidak efektif menjalankan fungsi pengawasan. Dalam banyak kasus oknum-oknum DPRD sering ikut bermain, bagi-bagi proyek baik untuk pembiayaan partai maupun korupsi personal," ungkapnya.
Pemerintah tengah menuntaskan kerja sama pembuangan sampah ke Serang dan Bogor. Saat ini, status penanganan sampah telah masuk kategori Tanggap Darurat dengan turunnya Kepwal bernomor : 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.
(jon)
Lihat Juga :
