Belasan Ribu Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Aksi Damai 18 Desember 2025
Jum'at, 12 Desember 2025 - 22:10 WIB
loading...
Belasan ribu anggota SNI akan menggelar aksi damai di kawasan Istana serta KKP pada 18 Desember 2025 mendatang. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) dijadwalkan akan menggelar aksi damai di kawasan Istana serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18 Desember 2025 mendatang. Aspirasi ini muncul dalam konsolidasi SNI di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Dalam konsolidasi dari berbagai wilayah daerah, unjuk rasa disepakati 18 Desember 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus upaya mendorong pemerintah agar semakin memperhatikan keberlangsungan hidup dan usaha nelayan di seluruh Indonesia. Baca juga: Duit Rp522 Triliun Setiap Tahun Hilang Akibat Pencurian Ikan di Laut Indonesia
Di berbagai daerah, nelayan juga telah memasang spanduk dan banner sebagai penanda bahwa terdapat kegelisahan nyata terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir dan pelaku usaha industri perikanan . Aksi penyampaian aspirasi ini akan diikuti perwakilan dari berbagai wilayah. Baik itu Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya. Hal ini sebagai bentuk solidaritas nasional untuk masa depan perikanan Indonesia.
Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno mengatakan, tujuan utama aksi ini adalah mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh dalam memperjuangkan kepentingan nelayan. Nelayan hanya berharap dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan kepastian usaha.
“Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan meminta Presiden agar memberikan dukungan dan perhatian lebih serius terhadap masa depan perikanan nasional,” katanya.
Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan SNI. Pertama, perlunya peninjauan kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif bagi nelayan lokal. Kedua, evaluasi terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
Ketiga, penyesuaian beban biaya seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi daerah, dan PBB laut yang dinilai memberatkan operasional nelayan dan usaha perikanan. Keempat, pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Hadi kembali menegaskan aksi damai ini dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. “Kami ingin menunjukkan bahwa nelayan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kami percaya pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi ini demi kemajuan perikanan Indonesia,” sambungnya.
SNI juga menyampaikan bahwa aksi ini berpotensi berdampak terhadap kelancaran distribusi ikan di beberapa daerah. Namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia. SNI berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.
Sekjen SNI James Then mengatakan, aksi demontrasi ini sebagai langkah mewujudkan implementasi kebijakan KKP yang pro kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Juga membenahi tata kelola kebijakan KKP yang bersinergi dengan nelayan, pelaku usaha perikanan dan stakeholder terkait. Baca juga: Wakil Ketua MPR Dorong Pengembangan Kampung Nelayan Pantai Wawaran Pacitan
"Nelayan dan pelaku usaha perikanan berkeinginan dilibatkan dalam setiap rumusan dan kebijakan program KKP. Ini agar kita bisa saling gotong royong mewujudkan iklim ekonomi perikanan yang sehat di Indonesia," terangnya.
James Then menambahkan, nelayan dan pelaku usaha perikanan berharap bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. "Harapan kita semua dari Solidaritas Nelayan Indonesia diberikan kesempatan bertatap muka langsung menjalin dialog dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk saling tukar pikiran dan berdiskusi dalam membangun ekonomi perikanan di Indonesia," tandasnya.
Dalam konsolidasi dari berbagai wilayah daerah, unjuk rasa disepakati 18 Desember 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus upaya mendorong pemerintah agar semakin memperhatikan keberlangsungan hidup dan usaha nelayan di seluruh Indonesia. Baca juga: Duit Rp522 Triliun Setiap Tahun Hilang Akibat Pencurian Ikan di Laut Indonesia
Di berbagai daerah, nelayan juga telah memasang spanduk dan banner sebagai penanda bahwa terdapat kegelisahan nyata terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir dan pelaku usaha industri perikanan . Aksi penyampaian aspirasi ini akan diikuti perwakilan dari berbagai wilayah. Baik itu Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya. Hal ini sebagai bentuk solidaritas nasional untuk masa depan perikanan Indonesia.
Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno mengatakan, tujuan utama aksi ini adalah mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh dalam memperjuangkan kepentingan nelayan. Nelayan hanya berharap dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan kepastian usaha.
“Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan meminta Presiden agar memberikan dukungan dan perhatian lebih serius terhadap masa depan perikanan nasional,” katanya.
Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan SNI. Pertama, perlunya peninjauan kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif bagi nelayan lokal. Kedua, evaluasi terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
Ketiga, penyesuaian beban biaya seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi daerah, dan PBB laut yang dinilai memberatkan operasional nelayan dan usaha perikanan. Keempat, pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Hadi kembali menegaskan aksi damai ini dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. “Kami ingin menunjukkan bahwa nelayan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kami percaya pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi ini demi kemajuan perikanan Indonesia,” sambungnya.
SNI juga menyampaikan bahwa aksi ini berpotensi berdampak terhadap kelancaran distribusi ikan di beberapa daerah. Namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia. SNI berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.
Sekjen SNI James Then mengatakan, aksi demontrasi ini sebagai langkah mewujudkan implementasi kebijakan KKP yang pro kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Juga membenahi tata kelola kebijakan KKP yang bersinergi dengan nelayan, pelaku usaha perikanan dan stakeholder terkait. Baca juga: Wakil Ketua MPR Dorong Pengembangan Kampung Nelayan Pantai Wawaran Pacitan
"Nelayan dan pelaku usaha perikanan berkeinginan dilibatkan dalam setiap rumusan dan kebijakan program KKP. Ini agar kita bisa saling gotong royong mewujudkan iklim ekonomi perikanan yang sehat di Indonesia," terangnya.
James Then menambahkan, nelayan dan pelaku usaha perikanan berharap bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. "Harapan kita semua dari Solidaritas Nelayan Indonesia diberikan kesempatan bertatap muka langsung menjalin dialog dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk saling tukar pikiran dan berdiskusi dalam membangun ekonomi perikanan di Indonesia," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
