Anggota DPRD Fraksi Golkar Miliki Peran Strategis Perkuat Fondasi Fiskal Daerah
Kamis, 11 Desember 2025 - 21:58 WIB
loading...
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Hal itu dilakukan melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat.
Selain itu, DPRD diminta menjadi ujung tombak siasat fiskal yang mampu membuat daerah semakin berdaya dalam memperbaiki iklim investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat sesi Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Prabowo: Politik adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Dia mengangkat persoalan kebocoran anggaran daerah yang menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.
“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.
Baca juga: Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Ferry Kurnia Sampaikan Pesan Hormat Ketum Perindo
“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” ucapnya.
Dia memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. “Saya bilang gini, kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden. Minta anggaran Anda direvisi. Kita mampu, uang kita cukup harusnya. Jadi, berharap supaya saya berhasil, sehingga triwulan ke-2 saya bisa ngomong, sehingga triwulan ke-3 dan ke-4 bisa berubah,” tuturnya.
“Tapi tanpa perbaikan ekonomi maupun cara Anda membelanjakan uang, tidak pasti uang saya dikeluarkan,” lanjutnya.
Dalam konteks inilah Purbaya menempatkan peran anggota Fraksi Partai Golkar DPRD sebagai mitra strategis Kementerian Keuangan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Jadi, teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten di daerah yang punya Pemdanya, tolong diawasi. Jadi, bantu saya untuk membantu Bapak-Bapak semua,” katanya.
Penekanan peran DPRD ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun fiscal discipline, meningkatkan efektivitas belanja daerah, dan memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain pengelolaan anggaran, dia juga menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Ia memberi penekanan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan bagian integral dari siasat fiskal yang cerdas.
“Jadi kalau sekarang lagi lesu, kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai jalan lagi lebih cepat. Pasti banyak yang bisnis di tempat Anda. Kalau bagus, maka mereka akan cepat-cepat mengimplementasikan rencana bisnisnya,” ucapnya.
Purbaya juga memberi peringatan terhadap kebiasaan sebagian daerah yang meminta keuntungan di awal ketika investor datang.
“Jadi, teman-teman daerah (Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten), yang pertama itu, kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya bagi-bagi gitu. Kalau daerah kan sukanya seperti itu kan, minta di depan sehingga investornya mundur,” jelasnya.
Dia menyebut kompetisi antardaerah dalam menarik investasi yang bersih dan efisien. “Jadi ini daerah dengan satu yang lain akan berkompetisi. Siapa yang bisa menciptakan iklim investasi lebih bagus, infrastrukturnya lebih bagus, dia akan menarik lebih banyak dibanding yang lain, termasuk sumber daya manusia yang bagus juga,” ujarnya.
Selain itu, DPRD diminta menjadi ujung tombak siasat fiskal yang mampu membuat daerah semakin berdaya dalam memperbaiki iklim investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat sesi Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Prabowo: Politik adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Dia mengangkat persoalan kebocoran anggaran daerah yang menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.
“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.
Baca juga: Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Ferry Kurnia Sampaikan Pesan Hormat Ketum Perindo
“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” ucapnya.
Dia memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. “Saya bilang gini, kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden. Minta anggaran Anda direvisi. Kita mampu, uang kita cukup harusnya. Jadi, berharap supaya saya berhasil, sehingga triwulan ke-2 saya bisa ngomong, sehingga triwulan ke-3 dan ke-4 bisa berubah,” tuturnya.
“Tapi tanpa perbaikan ekonomi maupun cara Anda membelanjakan uang, tidak pasti uang saya dikeluarkan,” lanjutnya.
Dalam konteks inilah Purbaya menempatkan peran anggota Fraksi Partai Golkar DPRD sebagai mitra strategis Kementerian Keuangan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Jadi, teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten di daerah yang punya Pemdanya, tolong diawasi. Jadi, bantu saya untuk membantu Bapak-Bapak semua,” katanya.
Penekanan peran DPRD ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun fiscal discipline, meningkatkan efektivitas belanja daerah, dan memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain pengelolaan anggaran, dia juga menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Ia memberi penekanan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan bagian integral dari siasat fiskal yang cerdas.
“Jadi kalau sekarang lagi lesu, kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai jalan lagi lebih cepat. Pasti banyak yang bisnis di tempat Anda. Kalau bagus, maka mereka akan cepat-cepat mengimplementasikan rencana bisnisnya,” ucapnya.
Purbaya juga memberi peringatan terhadap kebiasaan sebagian daerah yang meminta keuntungan di awal ketika investor datang.
“Jadi, teman-teman daerah (Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten), yang pertama itu, kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya bagi-bagi gitu. Kalau daerah kan sukanya seperti itu kan, minta di depan sehingga investornya mundur,” jelasnya.
Dia menyebut kompetisi antardaerah dalam menarik investasi yang bersih dan efisien. “Jadi ini daerah dengan satu yang lain akan berkompetisi. Siapa yang bisa menciptakan iklim investasi lebih bagus, infrastrukturnya lebih bagus, dia akan menarik lebih banyak dibanding yang lain, termasuk sumber daya manusia yang bagus juga,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
