Anggota DPRD Fraksi Golkar Miliki Peran Strategis Perkuat Fondasi Fiskal Daerah
Kamis, 11 Desember 2025 - 21:58 WIB
loading...
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Hal itu dilakukan melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat.
Selain itu, DPRD diminta menjadi ujung tombak siasat fiskal yang mampu membuat daerah semakin berdaya dalam memperbaiki iklim investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat sesi Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Prabowo: Politik adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Dia mengangkat persoalan kebocoran anggaran daerah yang menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.
“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.
Selain itu, DPRD diminta menjadi ujung tombak siasat fiskal yang mampu membuat daerah semakin berdaya dalam memperbaiki iklim investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat sesi Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Prabowo: Politik adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Dia mengangkat persoalan kebocoran anggaran daerah yang menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.
“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.
Lihat Juga :
