Bambang Haryo Gandeng DLU Holding Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

ACEH - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono bersama DLU Holding menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan diserahkan langsung kepada sejumlah posko pengungsian yang menampung warga dari wilayah paling parah terdampak banjir.

Politikus yang akrab dipanggil BHS menyampaikan dukacita dan keprihatinannya atas bencana yang merendam permukiman serta mengisolasi sebagian akses jalan tersebut.

“Saya ikut prihatin dan berduka mendalam atas musibah banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini merupakan musibah yang demikian dahsyat. Berkat kerja keras Basarnas, TNI/Polri, serta para relawan, alhamdulillah kondisi mulai membaik dan akses jalan sudah bisa dilalui,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Baca juga: BNPB: 125 Ton Bantuan Menuju Aceh, Sumut dan Sumbar lewat Udara dan Laut

Dalam penyaluran bantuan kali ini, Tim BHS Peduli dan Dharma Lautan Utama (DLU) Holding mengirimkan sekitar 12 truk logistik berisi sembako untuk warga terdampak. Bantuan disebar ke beberapa titik, mulai dari posko utama yang menampung banyak pengungsi, posko Gerindra yang memiliki dapur umum, hingga posko Bupati Aceh Tamiang.

Tak hanya kebutuhan pangan, pihaknya juga memberikan bantuan sarana telekomunikasi berupa perangkat Starlink guna mendukung komunikasi darurat.

Dia menegaskan upaya darurat penanganan bencana harus dibarengi dengan penguatan sistem mitigasi di daerah-daerah rawan bencana. Dia menyebut wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki karakteristik bencana yang perlu mendapat perhatian serius.

Baca juga: Update Korban Bencana Sumatera: 969 Orang Meninggal Dunia, 252 Jiwa Hilang

“Semua daerah rawan longsor, banjir, gempa, dan tsunami harus berada di bawah koordinasi BNPB dan dilengkapi sistem mitigasi bencana. Early Warning System (EWS) wajib disediakan dan harus terus disimulasikan. Begitu bencana terjadi, sistem peringatan harus langsung aktif,” ucapnya didampingi Dirut PT DLU Erwin H Poejiono.


Dia juga menyoroti minimnya peralatan peringatan dini di berbagai daerah sehingga menyebabkan tingginya angka korban. “Tidak boleh lagi seperti sekarang, tidak ada satu pun peringatan dini, sirine tidak ada, akhirnya korban menjadi banyak. BNPB harus menjadi leading sector dalam penyelamatan nyawa publik,” ujarnya.

Dia juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk tidak memangkas anggaran lembaga-lembaga kebencanaan. Menurut dia, BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard harus memiliki alokasi anggaran yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal. “Anggaran untuk kebencanaan tidak boleh dipotong,” katanya menegaskan.

Dia juga menekankan pentingnya pemulihan cepat pascabencana, mulai dari perbaikan infrastruktur, normalisasi aliran air, hingga pembangunan kembali rumah warga. Dia juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperkuat kontribusi melalui Program CSR.

“Dia berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga Aceh Tamiang serta menjadi dorongan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali. Semoga pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat kesiapsiagaan bencana agar kejadian serupa tidak lagi menimbulkan korban besar di masa mendatang,” katanya.