Bencana Ekologis Banjir Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional

JAKARTA - Partai Perindo menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban banjir besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bagi Partai Perindo , tragedi ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan indikator jelas kegagalan tata kelola lingkungan dan sistem kebencanaan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Ribuan rumah rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan korban jiwa jatuh. Sementara, data deforestasi menunjukkan kerusakan ekologis yang semakin mengancam.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Indonesia masih kehilangan lebih dari 175 ribu hektare hutan per tahun (deforestasi netto 2024). Di wilayah Sumatera, provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar mengalami kehilangan lebih dari 16 ribu hektare hutan sepanjang 2021–2022 berdasarkan dara Badan Pusat Statistik (BPS).

Partai Perindo menilai bahwa angka-angka ini bukan tanpa konsekuensi. Pembalakan hutan, khususnya illegal logging, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta alih fungsi lahan yang tidak berbasis kajian risiko telah memperkuat siklus bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Said Didu Soal Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera: Itu Serakahnomics, Hutan Lindung pun Diembat

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marganamahendra menegaskan bahwa pemerintah harus memimpin reformasi nasional yang lebih tegas, terukur, dan berani dalam mengelola lingkungan dan kebencanaan.

"Kita tidak bisa lagi menutup mata. Pembalakan hutan, khususnya illegal logging, eksploitasi alam tanpa batas, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah memperburuk kerentanan lingkungan di seluruh Sumatera. Mereka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat yang termarginalkan," ujarnya.

Menurut Manik, negara harus hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi sebelum bencana muncul melalui kebijakan mitigasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten. Perindo menilai bahwa pendanaan kebencanaan dalam APBN perlu ditingkatkan secara signifikan, bukan hanya untuk respons darurat tetapi juga untuk adaptasi iklim jangka panjang yang selama ini belum menjadi prioritas.

Urai Penghambat Kebijakan

Manik menekankan adanya persoalan struktural yang menghambat efektivitas kebijakan, termasuk regulasi turunan yang tidak kunjung rampung, lemahnya implementasi kebijakan, hingga tumpang tindih kewenangan di antara lembaga seperti BNPB, BPBD, dan Kementerian Sosial. Menurutnya, banyak pemerintah daerah tidak memiliki SOP yang memadai untuk menghadapi bencana, dan minimnya latihan serta simulasi rutin menambah kerentanan masyarakat.

Baca Juga: Penerima BLT Kesra di Batam Naik 3 Kali Lipat, Penyaluran Terus Berlanjut

"Masalah logistik bencana juga tidak boleh lagi dianggap persoalan teknis semata. Banyak daerah masih menghadapi stok terbatas, distribusi lambat, dan koordinasi yang kurang efektif," kata Manik.

Manik menambahkan, ketika waktu respons menentukan keselamatan warga, kegagalan seperti ini menunjukkan perlunya kepemimpinan nasional yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih berorientasi pada hasil.

Ia menegaskan bahwa ruang reformasi yang selama ini tertunda harus segera dieksekusi, mulai dari digitalisasi sistem peringatan dini hingga penegakan standar kesiapsiagaan pemerintah daerah. Manik juga menegaskan bahwa kepemimpinan BNPB perlu diperkuat, termasuk di antaranya dalam skema komunikasi hingga tata kelola bantuan yang efektif.

Dalam konteks yang lebih luas, Perindo menekankan pentingnya "tobat ekologis" sebagaimana disampaikan Paus Fransiskus dalam Laudato Si, sebagai dorongan moral dan politik untuk mengubah relasi manusia dengan lingkungan.

Bagi Perindo, seruan tersebut merupakan landasan etis yang penting untuk memperkuat agenda kebijakan iklim di tingkat nasional. Sesuai dengan nilai kami untuk terus menjadi energi baru Indonesia yang membawa kesegaran sikap politik dan kebijakan.

"Kita membutuhkan keberanian politik untuk memperbaiki sistem yang gagal melindungi masyarakat dari krisis iklim, termasuk kebijakan di hulu yang mencegah perusakan lingkungan hingga di hilir untuk penanggulangan bencana," ujar Manik.

Manik mengatakan, penegakan hukum terhadap illegal logging, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, penguatan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, hingga meninjau kembali UU Penanggulangan Bencana kita yang telah lama belum ter-update bukan lagi pilihan, melainkan keharusan jika negara ingin menjaga martabat dan keselamatan rakyatnya.

Manik menggarisbawahi pula posisi politik Partai Perindo dalam isu lingkungan dan kebencanaan. "Bumi bukan sekadar tanah yang kita pijak, tetapi amanah yang harus dirawat untuk generasi mendatang. Tragedi seperti ini tidak boleh lagi dianggap sebagai takdir. Ini adalah panggilan untuk bertindak," katanya.



Manik menekankan, Partai Perindo berada di garis depan untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih tegas, lebih tangguh, dan lebih berpihak pada keselamatan rakyat dan ekologi Indonesia dengan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan.

Dengan mandat politik untuk memperjuangkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan yang mendorong pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan kebencanaan sebagai prioritas strategis nasional mengingat letak geografis Indonesia yang memang rentan dengan bencana.