DPW Partai Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangkan Pemilu 2029
Selasa, 25 November 2025 - 13:49 WIB
loading...
A
A
A
"Bisa jadi, nanti syarat partai politik peserta pemilu diperberat. Supaya Partai Perindo bisa melampaui itu, maka kehadiran Bawaslu sangat penting untuk memastikan apakah Partai Perindo siap mengadapi itu ataukah tidak," ujarnya.
Rifqi menuturkan, tadi telah dinilai oleh Bawaslu Jabar dan sudah dibocorkan. Maka DPW partai Perindo Jabar menyiapkan diri agar di 2027 siap menghadapi verifikasi partai.
Baca juga: Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029, Partai Perindo Tunjuk 9 Plt Ketua DPD di Jawa Barat
"Karena yang tidak lolos parliamentary, kita (Partai Perindo) kan tidak lolos parlemen ya, bisa faktual verifikasinya, tidak hanya administrasinya. Yang paling sulit itu faktual keanggotaan," ucap Rifqi.
Kedatangan Bawaslu Jabar, ujar Rifqi, DPW Partai Perindo Jabar akan mempersiapkan semua persyaratan sejak awal. Hal-hal yang telah dan akan disiapkan adalah konsolidasi organisasi.
Pertama, pembenahan DPW Partai Perindo Jabar. Hampir 90 persen struktur DPW Partai Perindo Jabar telah siap dengan kepengurusan lengkap. Kemudian, kedua, pembenahan DPD. Pada Desember 2025 ini, seluruh struktur DPD di kota/kabupaten harus sudah lengkap.
Rifqi menuturkan, tadi telah dinilai oleh Bawaslu Jabar dan sudah dibocorkan. Maka DPW partai Perindo Jabar menyiapkan diri agar di 2027 siap menghadapi verifikasi partai.
Baca juga: Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029, Partai Perindo Tunjuk 9 Plt Ketua DPD di Jawa Barat
"Karena yang tidak lolos parliamentary, kita (Partai Perindo) kan tidak lolos parlemen ya, bisa faktual verifikasinya, tidak hanya administrasinya. Yang paling sulit itu faktual keanggotaan," ucap Rifqi.
Kedatangan Bawaslu Jabar, ujar Rifqi, DPW Partai Perindo Jabar akan mempersiapkan semua persyaratan sejak awal. Hal-hal yang telah dan akan disiapkan adalah konsolidasi organisasi.
Pertama, pembenahan DPW Partai Perindo Jabar. Hampir 90 persen struktur DPW Partai Perindo Jabar telah siap dengan kepengurusan lengkap. Kemudian, kedua, pembenahan DPD. Pada Desember 2025 ini, seluruh struktur DPD di kota/kabupaten harus sudah lengkap.
Lihat Juga :
