Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta, Selly PDIP Desak Penguatan Sekolah Ramah Anak

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta , Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025). Kejadian ini bukan sekadar bencana fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis luas bagi seluruh ekosistem sekolah mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga tenaga pendukung.

“Kita tidak hanya bicara soal luka tubuh, tetapi juga luka batin. Anak-anak, guru, orang tua, bahkan petugas sekolah bisa mengalami trauma. Karena itu, penanganannya tidak boleh sepotong-sepotong, harus menyeluruh, lintas aspek, dan lintas instansi,” ujar Selly, Minggu (9/11/2025).

Baca juga: Fasilitas SMAN 72 Kelapa Gading Terdampak Ledakan Segera Diperbaiki

Ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta saat sedang salat Jumat di masjid sekolah. Peristiwa itu menyebabkan 96 orang terluka, sebagian besar siswa yang kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Jakarta.

Menurut Selly, tragedi ini sebagai peringatan serius. Banyak sekolah di Indonesia belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak.

Dia juga menyoroti pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menilai pelaku kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan sekolah, namun menegaskan bahwa masalah tersebut harus dilihat dalam konteks tanggung jawab sistemik.

“Masalahnya bukan hanya di rumah atau sekolah, tapi ekosistem perlindungan anak yang belum bekerja optimal. Anak kehilangan ruang aman untuk bicara, kehilangan telinga yang mau mendengar,” ucapnya.

Mantan Wakil Bupati Cirebon itu menuturkan banyak anak kini melampiaskan rasa terasing dan kegelisahan ke ruang digital, di mana konten ekstrem bisa menjerumuskan.

“Jika sekolah tidak ramah dan rumah tidak menjadi tempat curhat, maka media sosial mengambil alih fungsi pendidikan emosional anak. Itu yang berbahaya,” kata Selly.

Sebagai anggota DPR yang membidangi isu sosial, keagamaan, dan perlindungan anak, Selly menekankan penanganan pascatragedi tidak cukup hanya secara medis. Trauma akibat peristiwa tersebut bersifat komunal dan berdampak pada seluruh lingkungan sekolah.

“Anak yang tidak terluka pun bisa trauma. Guru, staf, hingga orang tua juga terdampak secara psikis. Maka, pemulihan psikotraumatik harus dilakukan menyeluruh, bukan selektif,” ujarnya.

Dia mendorong Kementerian PPPA, Dinas Pendidikan, dan KPAI untuk segera membentuk Tim Respons Krisis Sekolah yang melibatkan psikolog, guru BK, serta perwakilan orang tua. Tim tersebut diharapkan mampu melakukan asesmen psikologis dan menyusun program pemulihan kolektif pascatrauma di lingkungan sekolah.

Selly pun menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsep sekolah ramah anak yang dinilai belum memiliki indikator terukur dan mekanisme pengawasan kuat.

“Ramah anak bukan sekadar slogan di dinding sekolah. Itu harus nyata dalam sistem, ada kanal aduan yang aman, ada pendidikan anti-bullying, serta ruang dialog antara anak, guru, dan orang tua,” ujarnya.

Dia menambahkan pentingnya literasi digital dan komunikasi empatik bagi orang tua agar mampu mengenali tanda-tanda distress pada anak.