Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Ketua IKPS: Hormati Jasa Pemimpin Bangsa

LUBUKLINGGAU - Pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait penolakannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto menuai reaksi dari masyarakat. Salah satunya dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) Kota Lubuklinggau Azizil Fikri.

Azizil menilai, pernyataan Megawati dalam forum Seminar Internasional Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, pada 1 November 2025, yang menyinggung pengalaman pribadi keluarga Bung Karno di era Orde Baru memang menyentuh ranah emosional yang sensitif. Namun, bangsa ini perlu menyikapi hal itu dengan kebijaksanaan dan kedewasaan sejarah.

“Kami memahami bahwa sejarah bangsa ini menyimpan luka dan kompleksitas emosional. Namun sudah sepatutnya kita semua menunjukkanLUB empati tanpa harus membuka kembali luka lama,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Baca juga: Megawati Terkenang Soekarno Ditolak Dimakamkan di TMP oleh Soeharto

Azizil menegaskan, penting bagi publik untuk menaruh apresiasi dan empati terhadap semua keluarga besar tokoh bangsa, baik dari masa kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto, atas pengorbanan mereka terhadap negara.


“Ruang publik seharusnya menjadi tempat untuk memperkuat pemahaman sejarah, bukan memperuncing perbedaan emosional. Isu yang menyentuh perasaan pribadi para keluarga tokoh bangsa perlu dibicarakan dengan kehati-hatian,” imbuhnya.

Azizil menekankan, penghargaan terhadap jasa seorang tokoh bangsa harus dilakukan secara objektif dan utuh, tanpa dikotomi antara era kepemimpinan yang satu dan lainnya.

“Indonesia berdiri di atas fondasi perjuangan kolektif. Tak dapat dipungkiri, setiap pemimpin memiliki jasa dan kontribusi yang nyata bagi bangsa, termasuk Pak Harto yang memimpin selama puluhan tahun dan menorehkan capaian besar dalam bidang pembangunan dan stabilitas nasional,” jelasnya.

Baca juga: Gelar Pahlawan Nasional, Gibran Sebut Soeharto dan Gus Dur Beri Kontribusi Besar untuk Negara

Kedewasaan sebuah bangsa tercermin dari kemampuannya berdamai dengan masa lalu. Azizil mengajak semua pihak untuk menempatkan semangat rekonsiliasi di atas rivalitas politik dan luka sejarah.

“Indonesia adalah negara damai. Kita tidak boleh mewariskan dendam antar generasi hanya karena perbedaan pandangan sejarah antar elite. Sudah saatnya kita mengambil pelajaran dari masa lalu dan melangkah bersama membangun masa depan,” tegasnya.



Lebih jauh, Azizil juga menyoroti pentingnya peran partai politik dalam menanamkan semangat perdamaian dan persatuan, bukan memperlebar jarak perbedaan.

“Kami percaya tidak ada partai yang mengajarkan kebencian. Semua partai membawa visi persatuan dan kebaikan bagi bangsa. Karena itu, elite politik harus menunjukkan kedewasaan dengan mengedepankan narasi rekonsiliasi, bukan trauma masa lalu,” tuturnya.

Azizil menilai, perdebatan seputar gelar pahlawan nasional seharusnya dijadikan momentum untuk menguatkan konsensus kebangsaan, bukan sebaliknya.

“Mari kita jaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan arif dan proporsional. Menghormati jasa setiap pemimpin berarti menjaga warisan bangsa agar tetap utuh, tidak terpecah oleh perbedaan sejarah maupun politik dan penganugerahan ini jadi momentum kebangsaan,” ucapnya.