Megawati Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Berpotensi Hambat Rekonsiliasi Nasional

GORONTALO - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto sangat disayangkan. Hal itu menunjukkan Megawati belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya terkait hubungan politik antara keluarganya dan Soeharto.

Pimpinan Syarikat Islam Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, menilai pernyataan Megawati itu bukan hanya bernuansa emosional, tetapi juga mengesankan adanya sikap politik yang masih menyimpan rasa dendam terhadap masa lalu.

“Pernyataan Ibu Megawati memberi pesan bahwa beliau belum berdamai dengan masa lalunya, khususnya hubungannya dengan Pak Harto. Yang lebih jauh dari itu, justru mengesankan masih ada sikap politik yang didorong oleh rasa dendam,” ujar Ridwan di Gorontalo, Sabtu (8/11/2025).

Baca juga: Megawati Terkenang Soekarno Ditolak Dimakamkan di TMP oleh Soeharto

Anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi Nasdem ini menilai semangat rekonsiliasi nasional yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa.

Namun, sikap Megawati justru dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya proses tersebut. “Rekonsiliasi nasional itu tumbuh dari kesadaran dan partisipasi aktif dari mereka yang disebut korban kebijakan politik tertentu. Jadi, sikap Bu Megawati boleh jadi bukan hanya menghambat, tapi berpotensi menggagalkan gagasan besar rekonsiliasi nasional yang digagas Presiden Prabowo,” tegasnya.

Ridwan mengajak publik untuk meneladani tokoh-tokoh bangsa yang meski berbeda pandangan politik, tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kemanusiaan.

Baca juga: Koordinator Pusat Dema PTKIN: Warisan Soeharto Masih Dinikmati Masyarakat

“Terkait keteladanan tokoh yang berseberangan politik tanpa kehilangan sikap kritis, kita mesti meneladani Ali Sadikin, Gus Dur, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka menyadari bahwa masa lalu adalah tesis dari dialektika masa depan—sebuah anti-tesis yang harus diwariskan kepada generasi muda dengan mengambil nilai terbaik dan menguburkan yang buruk sebagai sintesis sejarah,” jelasnya.


Menurut Ridwan, kemampuan berdamai dengan sejarah bukan berarti menghapus memori kritis, melainkan mengelola pengalaman masa lalu sebagai pelajaran kebangsaan. Ridwan Monoarfa menyebut, jasa besar Presiden Soeharto terhadap bangsa Indonesia tidak berhenti ketika ia tidak lagi berkuasa, bahkan tetap berlanjut setelah wafatnya.

“Jasa besar Soeharto, sebagaimana juga Bung Karno, tidak berhenti ketika mereka tidak berkuasa lagi, apalagi setelah wafat. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa warisan Soeharto patut dijadikan inspirasi bagi generasi penerus,” tutur Ridwan.

Ridwan menyebut setidaknya ada tiga warisan penting dari kepemimpinan Soeharto yang masih dirasakan hingga kini yakni, daya beli masyarakat yang kuat (purchasing power) menjadi fondasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, institusi birokrasi dan TNI yang solid — berperan penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, penyebaran Bahasa Indonesia secara luas dan massif. Hal itu memperkuat identitas nasional serta memperkokoh persatuan bangsa. “Warisan tersebut merupakan bagian dari proses panjang menjadi Indonesia di era kontemporer. Nilai-nilai yang diwariskan Soeharto patut dijadikan inspirasi generasi penerus untuk terus memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa,” katanya.