Sekolah Damai di Bali, BNPT Cegah Paparan Ideologi Intoleran
Jum'at, 07 November 2025 - 18:07 WIB
loading...
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Sekolah Damai di Aula Disdikpora Provinsi Bali, Denpasar, Bali. Foto/Ist
A
A
A
DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Sekolah Damai di Aula Disdikpora Provinsi Bali, Denpasar, Bali pada Kamis (6/11/2025). Kegiatan yang menggandeng Disdikpora Provinsi Bali ini mengusung tema Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying di Bali.
Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk berperan aktif dalam memperkuat karakter peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Baca juga: BNPT Dorong Siswa Banyumas Jadi Duta Toleransi Digital
“Siswa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal karena mereka masih muda dan sedang dalam masa pencarian jati diri. Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang mampu memberikan arah dan teladan yang benar,” ujar Irfan.
Dia mengingatkan agar para guru di sekolah peka terhadap perilaku siswanya masing-masing. Menurutnya, beberapa gejala awal dapat dilihat dari perubahan sikap, bahasa, maupun gestur yang tidak wajar dibandingkan dengan siswa lain. Tanda-tanda seperti itu, katanya, bisa menjadi indikasi awal adanya pengaruh paham intoleransi, radikalisme, hingga terorisme.
Irfan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia kini mulai meragukan Pancasila sebagai ideologi yang final. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa yang plural dan majemuk.
Baca juga: Daftar Lengkap 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ada 3 Mantan Kapolri
“Lebih dari separuh generasi muda saat ini beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan kita,” ujarnya.
Menurut Irfan, saat ini cara penyebaran ideologi radikal kini telah mengalami pergeseran. Bila pada masa lalu rekrutmen dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu, kini prosesnya banyak terjadi secara daring.
"Sekarang, kelompok teror melakukan perekrutan melalui media sosial, platform digital, bahkan permainan daring (game online). Ini menjadikan generasi muda semakin rentan jika tidak dibentengi dengan literasi digital dan pemahaman kebangsaan yang kuat," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kepala Disdikpora Provinsi Bali, A.A. Istri Vera Laksmi Dewi menegaskan bahwa Bali harus terus menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghargai perbedaan.
“Bali harus memasuki era baru yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi, di mana seluruh masyarakatnya dapat hidup berdampingan dalam suasana damai,” katanya.
Ia menekankan, guru memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang dan membahayakan jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan penjaga moral generasi muda. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, tangguh, dan damai, demi terwujudnya generasi muda Bali yang cerdas, berintegritas, dan cinta damai,” seru A.A. Istri Vera.
BNPT juga menghadirkan Adnan Salim Kardianto, seorang mitra deradikalisasi yang pernah terjerumus dalam jaringan kelompok radikal. Dalam kesaksiannya, Adnan bercerita bagaimana ia dahulu terlibat aktif dalam penyebaran paham intoleran melalui pesan singkat dan media sosial hingga akhirnya dijerat pidana.
Ia mengaku bahwa banyak orang yang terjerat dalam kelompok radikal justru tidak memiliki dasar keilmuan agama yang kuat dan tidak memiliki guru yang benar dalam memahami ajaran Islam.
“Kebanyakan yang masuk kelompok teror itu justru orang yang kurang ibadah dan tidak punya guru agama yang tepat. Mereka berpikir secara hitam-putih, benar-salah, tanpa ruang untuk berdialog atau memahami konteks,” tuturnya.
Menurut Adnan, paham seperti itu lahir dari propaganda ideologi transnasional yang berbahaya karena menanamkan keyakinan bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, sementara yang lain dianggap musuh.
“Kelompok teror sering menggunakan dalil agama yang benar, tetapi ditafsirkan secara sempit. Tujuannya untuk menguatkan militansi dan membenarkan kekerasan atas nama agama,” sebutnya.
Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk berperan aktif dalam memperkuat karakter peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Baca juga: BNPT Dorong Siswa Banyumas Jadi Duta Toleransi Digital
“Siswa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal karena mereka masih muda dan sedang dalam masa pencarian jati diri. Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang mampu memberikan arah dan teladan yang benar,” ujar Irfan.
Dia mengingatkan agar para guru di sekolah peka terhadap perilaku siswanya masing-masing. Menurutnya, beberapa gejala awal dapat dilihat dari perubahan sikap, bahasa, maupun gestur yang tidak wajar dibandingkan dengan siswa lain. Tanda-tanda seperti itu, katanya, bisa menjadi indikasi awal adanya pengaruh paham intoleransi, radikalisme, hingga terorisme.
Irfan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia kini mulai meragukan Pancasila sebagai ideologi yang final. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa yang plural dan majemuk.
Baca juga: Daftar Lengkap 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ada 3 Mantan Kapolri
“Lebih dari separuh generasi muda saat ini beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan kita,” ujarnya.
Menurut Irfan, saat ini cara penyebaran ideologi radikal kini telah mengalami pergeseran. Bila pada masa lalu rekrutmen dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu, kini prosesnya banyak terjadi secara daring.
"Sekarang, kelompok teror melakukan perekrutan melalui media sosial, platform digital, bahkan permainan daring (game online). Ini menjadikan generasi muda semakin rentan jika tidak dibentengi dengan literasi digital dan pemahaman kebangsaan yang kuat," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kepala Disdikpora Provinsi Bali, A.A. Istri Vera Laksmi Dewi menegaskan bahwa Bali harus terus menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghargai perbedaan.
“Bali harus memasuki era baru yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi, di mana seluruh masyarakatnya dapat hidup berdampingan dalam suasana damai,” katanya.
Ia menekankan, guru memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang dan membahayakan jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan penjaga moral generasi muda. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, tangguh, dan damai, demi terwujudnya generasi muda Bali yang cerdas, berintegritas, dan cinta damai,” seru A.A. Istri Vera.
BNPT juga menghadirkan Adnan Salim Kardianto, seorang mitra deradikalisasi yang pernah terjerumus dalam jaringan kelompok radikal. Dalam kesaksiannya, Adnan bercerita bagaimana ia dahulu terlibat aktif dalam penyebaran paham intoleran melalui pesan singkat dan media sosial hingga akhirnya dijerat pidana.
Ia mengaku bahwa banyak orang yang terjerat dalam kelompok radikal justru tidak memiliki dasar keilmuan agama yang kuat dan tidak memiliki guru yang benar dalam memahami ajaran Islam.
“Kebanyakan yang masuk kelompok teror itu justru orang yang kurang ibadah dan tidak punya guru agama yang tepat. Mereka berpikir secara hitam-putih, benar-salah, tanpa ruang untuk berdialog atau memahami konteks,” tuturnya.
Menurut Adnan, paham seperti itu lahir dari propaganda ideologi transnasional yang berbahaya karena menanamkan keyakinan bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, sementara yang lain dianggap musuh.
“Kelompok teror sering menggunakan dalil agama yang benar, tetapi ditafsirkan secara sempit. Tujuannya untuk menguatkan militansi dan membenarkan kekerasan atas nama agama,” sebutnya.
(shf)
Lihat Juga :
