Hari Sadar Risiko Nasional 2025, Bappenas Sebut Pentingnya Penerapan MRPN
Kamis, 06 November 2025 - 10:21 WIB
loading...
Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko harus diperkuat. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan pembangunan. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami serta mengantisipasi risiko masih perlu diperkuat.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik bertema “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” yang digelar Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas Prakosa Grahayudiandono; Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti; serta Ketua Masindo Dimas Syailendra Ranadireksa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025, yang akan diperingati pada 15 Desember 2025, dan diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun budaya sadar risiko di Indonesia.
Baca juga: Kapolri Beberkan Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana
Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas Prakosa Grahayudiandono menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor. “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” katanya, Kamis (6/11/2025).
Ketua Masindo Dimas Syailendra Ranadireksa menyoroti urgensi perubahan pola pikir masyarakat dari sikap bagaimana nanti menjadi nanti bagaimana dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko. Menurut Dimas, pendekatan pengurangan risiko kini menjadi elemen penting di berbagai sektor.
Baca juga: Sederhana dan Religius, Jenderal Kopassus Ini Larang Istrinya Naik Mobil Dinas
“Kita melihatnya pada keselamatan transportasi, keamanan digital, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga pengelolaan pangan dan penyakit tidak menular. Kalau di transportasi kita pakai helm dan sabuk pengaman, di kesehatan kita punya makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital kita semakin sadar soal proteksi data. Semua itu contoh sederhana pendekatan pengurangan risiko dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Dimas, diskursus tentang harm reduction perlu terus dibingkai dalam konteks kesehatan publik dan tata kelola berbasis data, agar kebijakan tetap melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang pada pendekatan ilmiah.
“Di dalam konteks kolaborasi, di dalam konteks sadar risiko, bagaimana kita membangun regulasi itu harus berbasis scientific evidence. Jadi lembaga kesehatan boleh berbeda pendapat, tapi letakkan permasalahannya di atas meja, kaji bersama, undang pentahelix atau hexahelix untuk mengukur apakah ini berisiko apa enggak,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Masindo berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujarnya.
Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik bertema “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” yang digelar Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas Prakosa Grahayudiandono; Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti; serta Ketua Masindo Dimas Syailendra Ranadireksa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025, yang akan diperingati pada 15 Desember 2025, dan diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun budaya sadar risiko di Indonesia.
Baca juga: Kapolri Beberkan Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana
Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas Prakosa Grahayudiandono menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor. “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” katanya, Kamis (6/11/2025).
Ketua Masindo Dimas Syailendra Ranadireksa menyoroti urgensi perubahan pola pikir masyarakat dari sikap bagaimana nanti menjadi nanti bagaimana dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko. Menurut Dimas, pendekatan pengurangan risiko kini menjadi elemen penting di berbagai sektor.
Baca juga: Sederhana dan Religius, Jenderal Kopassus Ini Larang Istrinya Naik Mobil Dinas
“Kita melihatnya pada keselamatan transportasi, keamanan digital, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga pengelolaan pangan dan penyakit tidak menular. Kalau di transportasi kita pakai helm dan sabuk pengaman, di kesehatan kita punya makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital kita semakin sadar soal proteksi data. Semua itu contoh sederhana pendekatan pengurangan risiko dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Dimas, diskursus tentang harm reduction perlu terus dibingkai dalam konteks kesehatan publik dan tata kelola berbasis data, agar kebijakan tetap melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang pada pendekatan ilmiah.
“Di dalam konteks kolaborasi, di dalam konteks sadar risiko, bagaimana kita membangun regulasi itu harus berbasis scientific evidence. Jadi lembaga kesehatan boleh berbeda pendapat, tapi letakkan permasalahannya di atas meja, kaji bersama, undang pentahelix atau hexahelix untuk mengukur apakah ini berisiko apa enggak,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Masindo berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujarnya.
Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.
(cip)
Lihat Juga :
