Subsidi Transportasi di Jakarta Dipangkas, Tarif Bus Transjakarta Naik 2026?
Rabu, 05 November 2025 - 09:13 WIB
loading...
Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat subsidi transportasi di Jakarta ikut dipangkas. Hal itu membuat wacana kenaikan tarif bus Transjakarta mencuat pada 2026. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) di Jakarta ikut dipangkas. Hal itu membuat wacana kenaikan tarif bus Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi andalan di Ibu Kota mencuat pada 2026.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) menuturkan penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif dalam hal ini TAPD. Tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga terdampak.
Baca juga: Soal Tarif Transjakarta Naik Rp5.000, Dishub DKI: Sejak 2005 Tak Pernah Ada Kenaikan
"Tentang RAPBD, kemarin memang ada DBH yang dikurangkan Rp15 triliun, padahal sebelumnya sudah kita hitung Rp15 triliun itu tapi kemudian tidak ada. Sehingga kemarin dibuat satu penyesuaian dengan kertas kerja dari eksekutif, dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah," ujar MTZ dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta dikutip, Rabu (5/11/2025).
"Untuk Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Kita akhirnya memang memotong, jadi dikurangi anggaran subsidi transportasi umum. Kita potong untuk kegiatan lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain. Tapi ini tidak dengan menghitung bahwa tarifnya dinaikkan. Belum ya," tambahnya.
Politikus PKS itu menyebut meski ada pemangkasan subsidi transportasi, tarif layanan Transjakarta belum diputuskan untuk naik. Semua menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan tetap memperhatikan kajian ability to pay/willingness to pay (ATP/WTP) sebagai dasar penetapan tarif baru.
"Jadi, memang ada pengurangan subsidi, kita geser-geser, tapi tarif Transjakarta tidak naik, belum naik ya. Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan. Total PSO awalnya kan Rp6 triliun. Kalau yang Transjakarta Rp3,9 triliun. Kelihatannya akan naik, gubernur sedang menunggu saat yang tepat. Kita juga lihat dulu kajian ability to pay, kemampuan bayar masyarakat, dan willingness to pay, kemauan. Jadi kalau kajiannya sudah lengkap baru kita naikkan," paparnya.
Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan, usulan penyesuaian tarif Transjakarta telah masuk dalam kisaran Rp5.000-Rp7.000. Namun, angka finalnya belum ada keputusan dan akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
"Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) menuturkan penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif dalam hal ini TAPD. Tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga terdampak.
Baca juga: Soal Tarif Transjakarta Naik Rp5.000, Dishub DKI: Sejak 2005 Tak Pernah Ada Kenaikan
"Tentang RAPBD, kemarin memang ada DBH yang dikurangkan Rp15 triliun, padahal sebelumnya sudah kita hitung Rp15 triliun itu tapi kemudian tidak ada. Sehingga kemarin dibuat satu penyesuaian dengan kertas kerja dari eksekutif, dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah," ujar MTZ dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta dikutip, Rabu (5/11/2025).
"Untuk Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Kita akhirnya memang memotong, jadi dikurangi anggaran subsidi transportasi umum. Kita potong untuk kegiatan lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain. Tapi ini tidak dengan menghitung bahwa tarifnya dinaikkan. Belum ya," tambahnya.
Politikus PKS itu menyebut meski ada pemangkasan subsidi transportasi, tarif layanan Transjakarta belum diputuskan untuk naik. Semua menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan tetap memperhatikan kajian ability to pay/willingness to pay (ATP/WTP) sebagai dasar penetapan tarif baru.
"Jadi, memang ada pengurangan subsidi, kita geser-geser, tapi tarif Transjakarta tidak naik, belum naik ya. Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan. Total PSO awalnya kan Rp6 triliun. Kalau yang Transjakarta Rp3,9 triliun. Kelihatannya akan naik, gubernur sedang menunggu saat yang tepat. Kita juga lihat dulu kajian ability to pay, kemampuan bayar masyarakat, dan willingness to pay, kemauan. Jadi kalau kajiannya sudah lengkap baru kita naikkan," paparnya.
Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan, usulan penyesuaian tarif Transjakarta telah masuk dalam kisaran Rp5.000-Rp7.000. Namun, angka finalnya belum ada keputusan dan akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
"Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
(jon)
Lihat Juga :
