Kemenhaj Diminta Kaji Mendalam Dua Syarikah untuk Pelaksanaan Haji 2026
Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:55 WIB
loading...
Kemenhaj diminta melakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap dua Syarikah yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan haji 2026. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diminta melakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap dua Syarikah yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan haji 2026. Hal itu penting agar jemaah bisa mendapatkan pelayanan terbaik saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Permintaan itu disampaikan Masyarakat Pemerhati Haji (MPH), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya dan Aliansi Mahasiswa se-Jakarta di Kantor Kemenhaj.
Ketua MPH Nu’man Fauzi, menyampaikan dua syarikah yang ditunjuk sebagai pelayan haji tersebut pernah mengalami masalah dan sudah dilaporkan kepada lembaga pengejak hukum. “Kami meminta pemerintah mengevaluasi dua syarikah yang telah ditunjuk,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Baca juga: Kemenhaj Putuskan Hanya Ada 2 Syarikah pada Pelaksanaan Haji 2026
Menurut Nu’man, dua syarikah tersebut seharusnya tidak dipilih sebagai pelayan haji 2026. Sebab, dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia 2025 kurang memadai. “Kami menerima banyak laporan dan keluhan dari jemaah haji Indonesia mengenai manajemen di lapangan,” katanya.
Ketua HMI Cabang Jakarta Raya Ali Loilatu berharap Kementerian yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf tersebut menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Hal itu penting untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia mendatang. “Seharusnya mereka mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh DPR RI terkait berbagai temuan dan kegagalan di lapangan,” ujarnya.
Baca juga: Deretan Perwira TNI Duduki Jabatan Strategis di BIN usai Dimutasi pada September 2025
Ali menegaskan, aksi ini merupakan suara moral masyarakat dan mahasiswa untuk memperjuangkan transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pengurangan jumlah syarikah dari 8 menjadi 2 ini merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan multi-syarikah pada Haji 2025.
"Nah, untuk memitigasi tidak terulangnya peristiwa itu, maka kita meminimalkan jumlah syarikah," kata Dahnil usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Di sisi lain, ada usulan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang meminta agar Indonesia hanya menggunakan maksimal dua syarikah. "Akhirnya setelah diskusi panjang dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, kami bersepakat untuk menunjuk hanya dua syarikah," ujarnya.
Adapun, dua syarikah yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk Haji 2026 adalah Rakeen Mashariq Al Mutamaziyah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest. Keduanya telah melewati proses lelang dari 66 syarikah yang telah dilakukan Kemenhaj.
Dahnil mengakui jika kedua syarikah itu memiliki kekurangan dari pelaksanaan haji 2025 lalu. Namun, kata Dahnil, kedua syarikah ini menjadi yang terbaik dari 66 syarikah yang mengikuti proses lelang.
"Jadi dari delapan syarikah kemarin itu semuanya, DPR juga bersepakat, semuanya punya masalah masing-masing, ada yang sangat krusial masalahnya, kemudian ada yang masalahnya ringan. Nah dan itulah kemudian dari hasil seleksi tim pengadaan kami, yang dua ini yang menurut mereka terbaik, dan ini dipastikan Pak Menteri, saya, siapa pun tidak ada yang intervensi dalam proses pengadaan," katanya.
Permintaan itu disampaikan Masyarakat Pemerhati Haji (MPH), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya dan Aliansi Mahasiswa se-Jakarta di Kantor Kemenhaj.
Ketua MPH Nu’man Fauzi, menyampaikan dua syarikah yang ditunjuk sebagai pelayan haji tersebut pernah mengalami masalah dan sudah dilaporkan kepada lembaga pengejak hukum. “Kami meminta pemerintah mengevaluasi dua syarikah yang telah ditunjuk,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Baca juga: Kemenhaj Putuskan Hanya Ada 2 Syarikah pada Pelaksanaan Haji 2026
Menurut Nu’man, dua syarikah tersebut seharusnya tidak dipilih sebagai pelayan haji 2026. Sebab, dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia 2025 kurang memadai. “Kami menerima banyak laporan dan keluhan dari jemaah haji Indonesia mengenai manajemen di lapangan,” katanya.
Ketua HMI Cabang Jakarta Raya Ali Loilatu berharap Kementerian yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf tersebut menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Hal itu penting untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia mendatang. “Seharusnya mereka mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh DPR RI terkait berbagai temuan dan kegagalan di lapangan,” ujarnya.
Baca juga: Deretan Perwira TNI Duduki Jabatan Strategis di BIN usai Dimutasi pada September 2025
Ali menegaskan, aksi ini merupakan suara moral masyarakat dan mahasiswa untuk memperjuangkan transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pengurangan jumlah syarikah dari 8 menjadi 2 ini merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan multi-syarikah pada Haji 2025.
"Nah, untuk memitigasi tidak terulangnya peristiwa itu, maka kita meminimalkan jumlah syarikah," kata Dahnil usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Di sisi lain, ada usulan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang meminta agar Indonesia hanya menggunakan maksimal dua syarikah. "Akhirnya setelah diskusi panjang dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, kami bersepakat untuk menunjuk hanya dua syarikah," ujarnya.
Adapun, dua syarikah yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk Haji 2026 adalah Rakeen Mashariq Al Mutamaziyah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest. Keduanya telah melewati proses lelang dari 66 syarikah yang telah dilakukan Kemenhaj.
Dahnil mengakui jika kedua syarikah itu memiliki kekurangan dari pelaksanaan haji 2025 lalu. Namun, kata Dahnil, kedua syarikah ini menjadi yang terbaik dari 66 syarikah yang mengikuti proses lelang.
"Jadi dari delapan syarikah kemarin itu semuanya, DPR juga bersepakat, semuanya punya masalah masing-masing, ada yang sangat krusial masalahnya, kemudian ada yang masalahnya ringan. Nah dan itulah kemudian dari hasil seleksi tim pengadaan kami, yang dua ini yang menurut mereka terbaik, dan ini dipastikan Pak Menteri, saya, siapa pun tidak ada yang intervensi dalam proses pengadaan," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
