Cabut Sanksi Belasan KSO di Puncak Bogor, Menteri LH Dorong Investasi Hijau
Selasa, 21 Oktober 2025 - 18:35 WIB
loading...
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq segera mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq segera mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor . Ini disampaikan langsung dalam audiensi bersama Anggota DPR Mulyadi dan perwakilan pengusaha serta masyarakat Bogor Selatan di Jakarta, belum lama ini.
Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian Menteri LH terhadap aspirasi masyarakat dan dunia usaha di Bogor yang selama ini terdampak kebijakan penghentian sementara kegiatan ekowisata.
Baca juga: Kebijakan Menteri LH Menutup Sejumlah Tempat Wisata di Puncak Dinilai Merugikan
“Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung investasi di Kabupaten Bogor selama selaras dengan pelestarian lingkungan. Kami mendorong para pelaku usaha untuk menanam pohon, menata limpasan air, dan langkah nyata agar tidak terjadi banjir di kawasan Puncak,” ujar Hanif, Selasa (21/10/2025).
Dia menegaskan KLH tidak menutup usaha melainkan melakukan penghentian sementara untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. “Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk mendorong pembenahan dan kesadaran bahwa ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” katanya.
Hanif mengharapkan kolaborasi yang efektif antara pegiat usaha dan kementerian dalam menjaga lingkungan bersama serta menginstruksikan para pengusaha KSO segera melaporkan langkah penataan lingkungan yang telah dilakukan dan mengarahkan PTPN membenahi perizinan sesuai ketentuan undang-undang.
Anggota DPR Mulyadi mengapresiasi sikap cepat dan terbuka Menteri LH dan jajaran KLH dalam meresponss aspirasi masyarakat Bogor. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH yang mendengar suara rakyat dan bersedia segera mencabut sanksi demi kepastian usaha yang selaras dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan mendukung kolaborasi hijau di kawasan Puncak.
Dia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha agar mampu menerapkan praktik ekowisata berkelanjutan yang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan alam di kawasan Puncak.
Suara senada datang dari Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP) Chaidir Rusly atau akrab disapa Mang Iding. Dia mengingatkan semua pihak agar menjaga momentum baik ini.
“Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap ada kepastian dan langkah konkret dari KLH. Masyarakat Puncak akan terus mendukung dan mengawal agar komitmen yang disampaikan Menteri LH bisa ditepati secepat mungkin,” ungkapnya.
Keputusan ini menegaskan posisi KLH sebagai lembaga yang proinvestasi dan prorakyat, tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan semangat kolaborasi, KLH berupaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai model ekowisata berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.
Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian Menteri LH terhadap aspirasi masyarakat dan dunia usaha di Bogor yang selama ini terdampak kebijakan penghentian sementara kegiatan ekowisata.
Baca juga: Kebijakan Menteri LH Menutup Sejumlah Tempat Wisata di Puncak Dinilai Merugikan
“Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung investasi di Kabupaten Bogor selama selaras dengan pelestarian lingkungan. Kami mendorong para pelaku usaha untuk menanam pohon, menata limpasan air, dan langkah nyata agar tidak terjadi banjir di kawasan Puncak,” ujar Hanif, Selasa (21/10/2025).
Dia menegaskan KLH tidak menutup usaha melainkan melakukan penghentian sementara untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. “Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk mendorong pembenahan dan kesadaran bahwa ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” katanya.
Hanif mengharapkan kolaborasi yang efektif antara pegiat usaha dan kementerian dalam menjaga lingkungan bersama serta menginstruksikan para pengusaha KSO segera melaporkan langkah penataan lingkungan yang telah dilakukan dan mengarahkan PTPN membenahi perizinan sesuai ketentuan undang-undang.
Anggota DPR Mulyadi mengapresiasi sikap cepat dan terbuka Menteri LH dan jajaran KLH dalam meresponss aspirasi masyarakat Bogor. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH yang mendengar suara rakyat dan bersedia segera mencabut sanksi demi kepastian usaha yang selaras dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan mendukung kolaborasi hijau di kawasan Puncak.
Dia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha agar mampu menerapkan praktik ekowisata berkelanjutan yang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan alam di kawasan Puncak.
Suara senada datang dari Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP) Chaidir Rusly atau akrab disapa Mang Iding. Dia mengingatkan semua pihak agar menjaga momentum baik ini.
“Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap ada kepastian dan langkah konkret dari KLH. Masyarakat Puncak akan terus mendukung dan mengawal agar komitmen yang disampaikan Menteri LH bisa ditepati secepat mungkin,” ungkapnya.
Keputusan ini menegaskan posisi KLH sebagai lembaga yang proinvestasi dan prorakyat, tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan semangat kolaborasi, KLH berupaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai model ekowisata berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.
(jon)
Lihat Juga :
