Tekan Pernikahan Dini dan Stunting, BKKBN dan DPR Sosialisasi Program Bangga Kencana

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 17:37 WIB
loading...
Tekan Pernikahan Dini...
Anggota Komisi IX DPR M. Muazzim Akbar menegaskan NTB saat ini berada pada posisi tertinggi secara nasional dalam kasus pernikahan usia anak. Foto/istimewa
A A A
LOMBOK - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) dan Komisi IX DPR melakukan sosialisasi Program Bangga Kencana. Kegiatan yang digelar di Yayasan Anak Bangsa, Praya, Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menekan kasus pernikahan dini dan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB)..

Anggota Komisi IX DPR M. Muazzim Akbar menegaskan NTB saat ini berada pada posisi tertinggi secara nasional dalam kasus pernikahan usia anak. Hal ini, menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

“Menikah terlalu muda memiliki risiko tinggi, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mental. Usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki,” ujar Muazzim, Sabtu (18/10/2025).

Baca juga: BKKBN Komitmen Menjaga Keseimbangan dan Angka Kelahiran Ideal di Indonesia

Muazzim juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia sekolah. MBG dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam menurunkan angka stunting yang masih tinggi di NTB.

“Saya berharap para kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mampu menjadi ujung tombak implementasi program-program ini di tengah masyarakat,” katanya.

Direktur Kebijakan Strategi Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana BKKBN Pusat Hariyadi Wibowo menjelaskan lima program unggulan yang menjadi andalan nasional dalam percepatan penanganan stunting.

Baca juga: 8 Brigjen Naik Pangkat Jadi Mayjen TNI, Ini Daftar Namanya

Program tersebut meliputi, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), Super Apps BKKBN, aplikasi digital untuk mengakses layanan keluarga secara mudah.

“Program-program ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” ujar Hariyadi.



Kepala BKKBN NTB Lalu Makripuddin mengajak seluruh peserta yang hadir agar tidak berhenti hanya pada kegiatan sosialisasi, melainkan turut menyebarkan informasi dan edukasi ke lingkungan masing-masing.

“Tantangan utama kita di NTB saat ini adalah masih tingginya angka pernikahan anak dan stunting. Edukasi yang berkelanjutan adalah kunci,” tegasnya.

Data terbaru yang disampaikan Plt. Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Kusriadi, menunjukkan dari sekitar 100.000 bayi yang tercatat di kabupaten tersebut, sekitar 24.900 di antaranya mengalami stunting. Kusriadi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menghindari praktik 4 Terlalu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, sebagai fondasi Indonesia menuju visi Emas 2045,” ucapnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ruang Kelas SMAN 7 Mataram...
Ruang Kelas SMAN 7 Mataram Ambruk saat Jam Belajar, Siswa Berlarian Selamatkan Diri
Diikuti 700 Pelari,...
Diikuti 700 Pelari, Nutrition Run 2026 Galang Donasi untuk Anak Stunting
Peringati Hari Gizi...
Peringati Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Perkuat Upaya Pencegahan Stunting di Berbagai Wilayah
Kemendukbangga/BKKBN...
Kemendukbangga/BKKBN Kerahkan TPK Atasi Trauma Keluarga Terdampak Bencana Sumatera
Sebut Ada 3 Proyek Besar,...
Sebut Ada 3 Proyek Besar, Rachmat Gobel Optimistis Gorontalo Bakal Maju
Tingkatkan Kualitas...
Tingkatkan Kualitas Hidup Anak Desa Parungmulya lewat Program Makanan Tambahan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Rekomendasi
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Indodax Perkuat Pengawasan...
Indodax Perkuat Pengawasan Transaksi Kripto Berbasis AI
IHSG Ditutup Melemah...
IHSG Ditutup Melemah 0,28% ke Level 5.902 Sore Ini
Berita Terkini
3 Unit Insinerator KKP...
3 Unit Insinerator KKP di Gili Trawangan Masih Menunggu Izin Operasi
Bagikan Pangan Gratis...
Bagikan Pangan Gratis dan Gelar Senam Sehat, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Angkat Program Food Rescue untuk Warga Duri Kepa
Pangdam Mandala Trikora...
Pangdam Mandala Trikora Mayjen Frits Tepis TNI Berangkatkan Mama Sinta ke Jakarta
Nestapa Siswi SD di...
Nestapa Siswi SD di Sukabumi, Sudah Belajar 6 Bulan tapi Gagal Tuntaskan Ujian Olimpiade karena Listrik Mati
Bertemu Prabowo, Dirut...
Bertemu Prabowo, Dirut KAI Bocorkan Rencana Stasiun Gambir Terintegrasi KRL
Kasus Rabies Renggut...
Kasus Rabies Renggut Nyawa Pelajar, DPRD Nagakeo Minta Pemda Perkuat Pengendalian
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved