Kemendagri Minta Pemkab Bangkalan Perluas Inovasi di Luar Pendidikan dan Kesehatan
Rabu, 15 Oktober 2025 - 23:13 WIB
loading...
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengunjungi Kabupaten Bangkalan. Foto/istimewa
A
A
A
BANGKALAN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperluas inovasi di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Tujuannya untuk
Hal ini disampaikan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam Kunjungan Koordinasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bangkalan pada Rabu (15/10/2025).
Yusharto menjelaskan, saat ini inovasi di Bangkalan masih terkonsentrasi pada dua urusan tersebut. Padahal, inovasi seharusnya berkembang secara merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
"Bapak Bupati Bangkalan mohon arahan itu kepada para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang," ungkapnya.
Baca juga: Kemendagri Usulkan Pagu Anggaran 2026 Naik Jadi Rp7,8 Triliun
Berdasarkan laporan 2024, kata Yusharto, Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan performa dengan predikat sangat inovatif. Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kematangan inovasi, di antaranya variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk.
Kedua aspek tersebut berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah. "Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terima kasih sudah melaporkan 305 inovasi di 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Bapak Bupati, tahun ini akan melampaui prestasi di tahun 2024," ucapnya.
Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang memperhatikan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Yusharto menjelaskan, satu nama inovasi mungkin bisa diterima di Bangkalan, tetapi ketika direplikasi di daerah lain, bisa jadi melanggar norma sosial setempat.
Baca juga: 20 Kolonel Pecah Bintang usai Dapat Promosi Jabatan Akhir September 2025
Karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah agar nilai dan maknanya tetap sesuai. "Saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan," tambahnya.
Selain memperluas cakupan inovasi, Yusharto juga mengingatkan pentingnya sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Berdasarkan hasil monitoring, sekitar 30% inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, dirinya mendorong kolaborasi antara OPD serta organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat publikasi inovasi.
“Kami berharap PWI atau kelompoknya di bawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehinggga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30% itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam Kunjungan Koordinasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bangkalan pada Rabu (15/10/2025).
Yusharto menjelaskan, saat ini inovasi di Bangkalan masih terkonsentrasi pada dua urusan tersebut. Padahal, inovasi seharusnya berkembang secara merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
"Bapak Bupati Bangkalan mohon arahan itu kepada para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang," ungkapnya.
Baca juga: Kemendagri Usulkan Pagu Anggaran 2026 Naik Jadi Rp7,8 Triliun
Berdasarkan laporan 2024, kata Yusharto, Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan performa dengan predikat sangat inovatif. Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kematangan inovasi, di antaranya variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk.
Kedua aspek tersebut berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah. "Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terima kasih sudah melaporkan 305 inovasi di 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Bapak Bupati, tahun ini akan melampaui prestasi di tahun 2024," ucapnya.
Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang memperhatikan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Yusharto menjelaskan, satu nama inovasi mungkin bisa diterima di Bangkalan, tetapi ketika direplikasi di daerah lain, bisa jadi melanggar norma sosial setempat.
Baca juga: 20 Kolonel Pecah Bintang usai Dapat Promosi Jabatan Akhir September 2025
Karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah agar nilai dan maknanya tetap sesuai. "Saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan," tambahnya.
Selain memperluas cakupan inovasi, Yusharto juga mengingatkan pentingnya sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Berdasarkan hasil monitoring, sekitar 30% inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, dirinya mendorong kolaborasi antara OPD serta organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat publikasi inovasi.
“Kami berharap PWI atau kelompoknya di bawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehinggga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30% itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
