Transformasi Megamendung Puncak, dari Konflik Tanah ke Wisata Ramah Lingkungan

BOGOR - Megamendung di Kabupaten Bogor sudah lama identik dengan kawasan wisata sejuk di jalur Puncak. Di balik rindangnya pepohonan dan derasnya arus wisatawan, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana wilayah ini bertransformasi. Dari arena konflik agraria menjadi destinasi ekowisata berkelanjutan.

Camat Megamendung Ridwan menuturkan, pesona wilayahnya bukanlah hasil kreasi instan. “Destinasi wisata di Kecamatan Megamendung bukan dibuat, tetapi terbentuk secara alami sejak dahulu. Baru belakangan ini semakin ramai karena adanya langkah pemerintah dan masuknya investor,” katanya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Putra daerah Megamendung itu masih mengingat jelas situasi pasca-Reformasi 1998 ketika terjadi penyerobotan lahan negara oleh berbagai pihak. Dampaknya ada dua. Pertama, penggundulan kebun teh dan hutan yang dikuasai PTPN. Kedua, muncul sengketa lahan , padahal tanah itu milik negara. ”Dua persoalan ini berlangsung cukup lama,” kenangnya. Baca juga: Mau ke Puncak Bogor saat Libur Panjang? Jangan Lewatkan 4 Destinasi Ini!

Kondisi itu sempat membuat pemerintah daerah kewalahan. Lahan negara rusak, konflik agraria tak kunjung selesai, sementara ekonomi warga stagnan. Namun, dua dekade kemudian wajah Megamendung mulai berubah. Sejak ia menjabat camat pada 2023, tidak ada lagi laporan persengketaan tanah. Ini dampak positif dari masuknya investasi.

Beberapa investor besar mulai hadir, seperti Eiger Adventure Land (EAL) dan Gym Station Indonesia (GSI). Menurutnya, kehadiran investor membawa empat manfaat utama yakni, tanah negara yang sempat diserobot kembali ke negara, kawasan gundul direboisasi, investor berkontribusi kepada negara, dan warga memperoleh lapangan pekerjaan.

Menurut Ridwan, yang paling penting, mereka peduli terhadap lingkungan. Contohnya, Sungai Cisuka di wilayah ini tidak pernah banjir meski ada pembangunan.

Ridwan menilai pola investasi semacam ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja. “Hilirisasi investasi di sini salah satunya melalui sektor ketenagakerjaan. Itu membantu mengurangi pengangguran,” tambahnya.

pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pakuan (Unpak) M Yogie Syahbandar menilai Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Wilayah ini memiliki potensi wisata alam yang sangat beragam. Mulai dari pegunungan, pertanian, gua, hingga hutan. Karakteristik perdesaannya yang kuat menjadikannya ideal untuk wisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

Namun pengembangan ekowisata tidak bisa dilakukan secara serampangan. Harus diperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta tata kelola kelembagaan dan infrastruktur. Termasuk promosi dan pembentukan kelompok ekowisata sebagai penggerak lokal.

Menurutnya, keterlibatan korporasi seperti Eiger justru bisa mempercepat proses pengembangan ekowisata. Dalam konsep triple helix, harus ada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Korporasi bisa berperan dalam inkubasi, percepatan, maupun pelaksanaan program ekowisata. ”Yang penting, koridor sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap dijaga,” ujar Ketua Korwil ASPI Jabodetabek ini.

Ia menambahkan, brand besar yang memiliki kepedulian terhadap alam bisa menjadi pengungkit pembangunan berkelanjutan. Mereka biasanya peduli terhadap lingkungan akan menjalankan usaha yang sejalan dengan prinsip konservasi. ”Namun tetap harus diawasi agar tidak menyalahi tujuan pelestarian,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor Fahirmal Fahim mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penataan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Puncak bukan hanya destinasi wisata, tapi juga sumber penghidupan bagi ribuan warga. ”Karena itu, kami berharap pemerintah memberi ruang transisi dan pendampingan bagi para pelaku usaha yang sedang melengkapi izin atau menyesuaikan dengan ketentuan,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Bogor akan terus mengawal agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada warga tanpa mengorbankan lingkungan. “Kami percaya, kebijakan yang baik adalah yang mampu melindungi alam sekaligus menyejahterakan masyarakat,” tegasnya. Baca juga: Minta Maaf Sebut Tanah Nganggur Milik Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Candaannya Tak Pantas

Namun di tengah geliat pembangunan Megamendung, ada pula kekhawatiran dari warga akibat gelombang PHK menyusul penutupan sementara beberapa lokasi wisata. Salah satunya Atang (70), warga Sukagalih, yang sejak 2019 bekerja sebagai gardener di kawasan ekowisata EAL. Ia menjadi saksi perubahan lahan tandus menjadi hijau kembali.

“Saya diajari cara menanam dan merawat tanaman yang cocok di sini. Kami diajarkan pentingnya menjaga alam. Pohon yang saya tanam tiga tahun lalu sekarang sudah besar. Tapi tempat kerja saya disegel, penghasilan saya terganggu,” ujarnya lirih.

Atang dan dua anaknya yang juga bekerja di EAL berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan penutupan dengan bijaksana. “Lihatlah dengan mata hati. Pembangunan ekowisata di kampung kami membawa kebahagiaan bagi banyak warga Megamendung,” tuturnya.