Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Potong Anggaran Perjalanan Dinas
Senin, 06 Oktober 2025 - 22:45 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan pemangkasan sejumlah anggaran, imbas dana transfer pemerintah pusat ke daerah dipangkas hampir Rp15 triliun. Foto/Muhammad Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan pemangkasan sejumlah anggaran salah satunya perjalanan dinas hingga belanja bukan prioritas utama. Kebijakan itu imbas dana transfer pemerintah pusat ke daerah dipangkas hingga hampir Rp15 triliun.
Sehingga membuat APBD DKI Jakarta 2026 kini menjadi Rp79,09 triliun dari yang seharusnya Rp95,35 triliun.
Baca juga: Purbaya Jawab Protes Kepala Daerah Soal Pemotongan Transfer: Uang Daerah Sebenarnya Bertambah
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balik kota," tambahnya.
Pramono menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap melanjutkan proyek-proyek yang telah berjalan salah satunya interconection Dukuh Atas terutama yang tidak menggunakan APBD.
Baca juga: Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun, Pemda Diminta Percepat Belanja Daerah
Selain itu ada beberapa program yang dulunya akan ada yang dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Tetapi, dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun.
"Contohnya misalnya interconnection di Dukuh Atas, Hub Dukuh Atas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun. Tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI akan melakukan Creative Financing dengan partner kerja sama, mitra strategis dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
"Saya lakukan adalah melakukan creative financing. Sehingga dan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner pekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," ungkapnya.
Sebagai informasi, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemprov DKI Jakarta tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Sedangkan rancangan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun 2025.
Sehingga membuat APBD DKI Jakarta 2026 kini menjadi Rp79,09 triliun dari yang seharusnya Rp95,35 triliun.
Baca juga: Purbaya Jawab Protes Kepala Daerah Soal Pemotongan Transfer: Uang Daerah Sebenarnya Bertambah
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balik kota," tambahnya.
Pramono menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap melanjutkan proyek-proyek yang telah berjalan salah satunya interconection Dukuh Atas terutama yang tidak menggunakan APBD.
Baca juga: Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun, Pemda Diminta Percepat Belanja Daerah
Selain itu ada beberapa program yang dulunya akan ada yang dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Tetapi, dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun.
"Contohnya misalnya interconnection di Dukuh Atas, Hub Dukuh Atas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun. Tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI akan melakukan Creative Financing dengan partner kerja sama, mitra strategis dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
"Saya lakukan adalah melakukan creative financing. Sehingga dan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner pekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," ungkapnya.
Sebagai informasi, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemprov DKI Jakarta tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Sedangkan rancangan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun 2025.
(shf)
Lihat Juga :
