Bupati Indramayu Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah Maksimalkan Program MBG
Selasa, 23 September 2025 - 20:56 WIB
loading...
Bupati Indramayu Lucky Hakim menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan program MGB. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
INDRAMAYU - Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan program MGB. Sehingga, pengawasan tak hanya dibebankan ke pusat.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil BGN
"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Pakar Gizi Masyarakat Tan Shot Yen menilai pelibatan Pemda sangat penting. BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.
"BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," kata Tan Shot Yen.
Pola kebijakan MBG yang terlalu top down akan sulit berjalan efektif. "Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar," ucapnya.
Untuk itu, Tan Shot Yen mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan program MGB. Sehingga, pengawasan tak hanya dibebankan ke pusat.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil BGN
"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Pakar Gizi Masyarakat Tan Shot Yen menilai pelibatan Pemda sangat penting. BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.
"BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," kata Tan Shot Yen.
Pola kebijakan MBG yang terlalu top down akan sulit berjalan efektif. "Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar," ucapnya.
Untuk itu, Tan Shot Yen mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.
(jon)
Lihat Juga :
