Bodetabek Tak Dukung PSBB Total DKI, Ini Respons F-PAN DPRD DKI
loading...
Fraksi-PAN DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap sejumlah kepala daerah Bodetabek yang enggan mendukung kebijakan Pemprov DKI dengan penerapan PSBB total.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Fraksi-PAN DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap sejumlah kepala daerah Bodetabek yang enggan mendukung kebijakan tarik rem darurat Pemprov DKI dengan penerapan PSBB total .
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto menyesalkan sikap Wali Kota Bogor, dan para kepala daerah Bodetabek, yang enggan untuk mendukung kebijakan tarik rem darurat dengan melaksanakan kembali PSBB total di DKI Jakarta pada Senin (14/9) mendatang. “Seharusnya mereka harus ingat bahwa ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun," kata Bambang di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Bambang juga mendorong agar ke depannya bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tersebar secara merata untuk masyarakat Jakarta. “Untuk urusan anggaran, jangan khawatir, karena sebenarnya masih banyak anggaran untuk pemeliharaan, pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda dan dialihkan untuk penanggulangan Covid ini," ujar Bambang. (Baca: Tak Hanya Bima, Wakil Bupati Bogor Juga Kritisi Rencana PSBB Total di Jakarta)
Jika diperlukan, PSBB Jakarta bisa diterapkan bukan hanya 14 hari saja melainkan bisa 2 x 14 hari supaya mata rantai penularan bisa benar-benar dikendalikan. Sebelumnya dikabarkan, empat daerah penyangga merespons keputusan Pemprov DKI Jakarta yang dianggap belum jelas dalam penerapan PSBB total.
Wali Kota Bogor Bima Arya menganggap PSBB total di Jakarta belum jelas. Oleh sebab itu, hasil rapat kemarin belum menghasilkan keputusan apapun, termasuk kemungkinan daerah penyangga ibu kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total.
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto menyesalkan sikap Wali Kota Bogor, dan para kepala daerah Bodetabek, yang enggan untuk mendukung kebijakan tarik rem darurat dengan melaksanakan kembali PSBB total di DKI Jakarta pada Senin (14/9) mendatang. “Seharusnya mereka harus ingat bahwa ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun," kata Bambang di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Bambang juga mendorong agar ke depannya bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tersebar secara merata untuk masyarakat Jakarta. “Untuk urusan anggaran, jangan khawatir, karena sebenarnya masih banyak anggaran untuk pemeliharaan, pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda dan dialihkan untuk penanggulangan Covid ini," ujar Bambang. (Baca: Tak Hanya Bima, Wakil Bupati Bogor Juga Kritisi Rencana PSBB Total di Jakarta)
Jika diperlukan, PSBB Jakarta bisa diterapkan bukan hanya 14 hari saja melainkan bisa 2 x 14 hari supaya mata rantai penularan bisa benar-benar dikendalikan. Sebelumnya dikabarkan, empat daerah penyangga merespons keputusan Pemprov DKI Jakarta yang dianggap belum jelas dalam penerapan PSBB total.
Wali Kota Bogor Bima Arya menganggap PSBB total di Jakarta belum jelas. Oleh sebab itu, hasil rapat kemarin belum menghasilkan keputusan apapun, termasuk kemungkinan daerah penyangga ibu kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total.
(hab)
Lihat Juga :
