Jaga Produksi Pangan Nagekeo NTT, Partai Perindo: Pulihkan Fungsi Lahan Irigasi Mbay
Jum'at, 12 September 2025 - 22:34 WIB
loading...
Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT mendesak pemda untuk mengembalikan fungsi lahan irigasi Mbay dalam sidang paripurna DPRD Nagekeo atas Rancangan Perubahan APBD 2025, Senin (8/9/2025) lalu. Foto: Sindonews
A
A
A
NAGEKEO - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi lahan irigasi Mbay sebagaimana mestinya. Desakan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Nagekeo saat fraksi menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025) lalu.
“Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait alih fungsi lahan di irigasi Mbay yang telah menjadi proyek garam, permukiman dan pembangunan Batalyon Waka Nga Mere,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Perindo Elias Cima saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Baca juga: Bahas Penanganan Banjir Nagekeo Bareng Gubernur NTT, Legislator Perindo Paulus Lobo Dorong Perbaikan Infrastruktur Darurat
Dia menegaskan alih fungsi lahan irigasi Mbay melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut melarang alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau permukiman, karena dapat mengancam ketersediaan pangan dan melemahkan ketahanan nasional.
Karena itu, Fraksi Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, meminta langkah korektif agar lahan produktif tersebut kembali difungsikan untuk kepentingan pangan masyarakat. "Lahan di irigasi Mbay harus dikembalikan fungsinya seperti semula," kata Elias.
Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Nagekeo Mbulang Lukas mengingatkan lahan irigasi Mbay memiliki nilai historis dan kultural. Lahan tersebut awalnya diserahkan oleh tiga suku besar yakni Dhawe, Lape dan Nataia sejak tahun 1953, setelah kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Flores.
Sejak saat itu, kawasan Mbay ditetapkan sebagai lahan irigasi strategis untuk mendukung pertanian masyarakat. Namun, dalam perjalanannya pemerintah daerah justru mengabaikan sejarah dan hak masyarakat adat.
Lahan yang dulu diperuntukkan bagi sawah, kini berubah menjadi kawasan industri garam dan lokasi pembangunan fasilitas militer. Bahkan, sebagian lahan yang memiliki fungsi ritual adat turut terdampak eksploitasi.
"Pemda ingkar janji terhadap tiga suku. Tidak ada klausul yang menyatakan tanah tersebut menjadi milik negara atau milik Pemda," tutur Mbulang.
Selain itu, Fraksi Partai Perindo menyoroti kerusakan situs budaya di Mbay Kiri akibat alih fungsi lahan. Padahal, lokasi tersebut selama ini menjadi tempat ritual adat suku Dhawe, termasuk upacara permintaan hujan dan seremonial tahunan.
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mewajibkan negara melindungi dan melestarikan kekayaan budaya bangsa.
Alih fungsi lahan pertanian tanpa pengganti dinilainya sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap alih fungsi harus disertai lahan pengganti minimal tiga kali lipat, sementara perusakan situs adat dapat dipidana.
“Alih fungsi lahan Mbay tidak hanya merusak ketahanan pangan, tapi juga melanggar hak budaya masyarakat adat. Fraksi Partai Perindo mendorong agar pemerintah daerah segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengembalikan fungsi lahan Mbay sesuai tujuan awalnya," kata Mbulang.
“Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait alih fungsi lahan di irigasi Mbay yang telah menjadi proyek garam, permukiman dan pembangunan Batalyon Waka Nga Mere,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Perindo Elias Cima saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Baca juga: Bahas Penanganan Banjir Nagekeo Bareng Gubernur NTT, Legislator Perindo Paulus Lobo Dorong Perbaikan Infrastruktur Darurat
Dia menegaskan alih fungsi lahan irigasi Mbay melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut melarang alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau permukiman, karena dapat mengancam ketersediaan pangan dan melemahkan ketahanan nasional.
Karena itu, Fraksi Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, meminta langkah korektif agar lahan produktif tersebut kembali difungsikan untuk kepentingan pangan masyarakat. "Lahan di irigasi Mbay harus dikembalikan fungsinya seperti semula," kata Elias.
Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Nagekeo Mbulang Lukas mengingatkan lahan irigasi Mbay memiliki nilai historis dan kultural. Lahan tersebut awalnya diserahkan oleh tiga suku besar yakni Dhawe, Lape dan Nataia sejak tahun 1953, setelah kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Flores.
Sejak saat itu, kawasan Mbay ditetapkan sebagai lahan irigasi strategis untuk mendukung pertanian masyarakat. Namun, dalam perjalanannya pemerintah daerah justru mengabaikan sejarah dan hak masyarakat adat.
Lahan yang dulu diperuntukkan bagi sawah, kini berubah menjadi kawasan industri garam dan lokasi pembangunan fasilitas militer. Bahkan, sebagian lahan yang memiliki fungsi ritual adat turut terdampak eksploitasi.
"Pemda ingkar janji terhadap tiga suku. Tidak ada klausul yang menyatakan tanah tersebut menjadi milik negara atau milik Pemda," tutur Mbulang.
Selain itu, Fraksi Partai Perindo menyoroti kerusakan situs budaya di Mbay Kiri akibat alih fungsi lahan. Padahal, lokasi tersebut selama ini menjadi tempat ritual adat suku Dhawe, termasuk upacara permintaan hujan dan seremonial tahunan.
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mewajibkan negara melindungi dan melestarikan kekayaan budaya bangsa.
Alih fungsi lahan pertanian tanpa pengganti dinilainya sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap alih fungsi harus disertai lahan pengganti minimal tiga kali lipat, sementara perusakan situs adat dapat dipidana.
“Alih fungsi lahan Mbay tidak hanya merusak ketahanan pangan, tapi juga melanggar hak budaya masyarakat adat. Fraksi Partai Perindo mendorong agar pemerintah daerah segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengembalikan fungsi lahan Mbay sesuai tujuan awalnya," kata Mbulang.
(jon)
Lihat Juga :
