Anggota Komisi VIII DPR Ini Menyayangkan Peristiwa Bunuh Diri Ibu dan Anak di Bandung
Senin, 08 September 2025 - 21:54 WIB
loading...
Kasus bunuh diri ibu dan anak yang terjadi di Banjaran, Kabupaten Bandung, mendapatkan perhatian anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ansari. Kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor. Foto: Ist
A
A
A
BANDUNG - Kasus bunuh diri ibu dan anak yang terjadi di Banjaran, Kabupaten Bandung, mendapatkan perhatian anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ansari. Kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor.
Gangguan psikis bisa terjadi karena tipisnya iman, tekanan perekonomian termasuk kondisi lingkungan. Kondisi ini membuat seseorang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya.
“Ada beberapa penyebab, mulai kondisi tipisnya keimanan, pendidikan, faktor tekanan sosial akibat perekonomian juga menjadi peyebab seseorang mengalami guncangan kejiwaan. Dengan kondisi jiwa yang terguncang seringkali sesorang mengambil jalan pintas untuk bunuh diri,” ujar Ansari, Senin (8/9/2025).
Baca juga: Terungkap! Ibu Muda Bunuh Anak dan Mau Bunuh Diri karena Habiskan Deposito Rp1,2 Miliar
Sebelumnya diketahui, peristiwa tragis mengguncang Kabupaten Bandung pada Jumat, 5 September 2025, saat seorang ibu berinisial EN (34) ditemukan tewas gantung diri setelah diduga meracuni kedua anaknya yang masih sangat kecil (9 dan 11 bulan) di rumah kontrakannya Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran.
Ansari menilai peristiwa itu sangat memilukan sehingga menyarankan pemerintah yaitu Kementerian PMK dan KPPPA menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini, layanan konseling, serta pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga.
“Tragedi ini menggarisbawahi betapa sistem perlindungan sosial saat ini masih belum cukup kuat dan responsif untuk mencegah krisis seperti ini,” ungkapnya.
Dia juga mendorong penguatan regulasi pinjaman online dan judi serta edukasi publik soal risiko utang online dan bahaya finansial jangka pendek. Termasuk memperluas layanan konseling psikososial secara gratis di puskesmas, sekolah, dan komunitas lokal.
“Melalui integrasi screening kesehatan mental dalam layanan kesehatan primer untuk mengenali tanda-tanda distress pada keluarga berisiko,” tuturnya.
Untuk membantu ekonomi, dia juga mendorong program wirausaha mikro, pelatihan keahlian, akses kredit usaha mikro tanpa bunga, khususnya untuk ibu sebagai kepala rumah tangga.
Mencegah kejadian serupa tak terulang, Ansari menyarankan keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, peran tokoh agama, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga sosial untuk menciptakan sistem deteksi dini masalah mental dan ekonomi.
“Peristiwa keji ini bukan sekadar kehilangan nyawa, tetapi juga panggilan darurat nasional bahwa tanpa sistem perlindungan sosial yang tangguh serta akses ekonomi dan kesehatan mental yang merata masih ada keluarga di ujung jurang yang merasa bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar,” ujarnya.
Dia berharap tragedi ini menjadi momentum bagi negara, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga untuk bersinergi, lebih peka, dan lebih cepat bergerak dalam melindungi warga yang rentan.
Gangguan psikis bisa terjadi karena tipisnya iman, tekanan perekonomian termasuk kondisi lingkungan. Kondisi ini membuat seseorang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya.
“Ada beberapa penyebab, mulai kondisi tipisnya keimanan, pendidikan, faktor tekanan sosial akibat perekonomian juga menjadi peyebab seseorang mengalami guncangan kejiwaan. Dengan kondisi jiwa yang terguncang seringkali sesorang mengambil jalan pintas untuk bunuh diri,” ujar Ansari, Senin (8/9/2025).
Baca juga: Terungkap! Ibu Muda Bunuh Anak dan Mau Bunuh Diri karena Habiskan Deposito Rp1,2 Miliar
Sebelumnya diketahui, peristiwa tragis mengguncang Kabupaten Bandung pada Jumat, 5 September 2025, saat seorang ibu berinisial EN (34) ditemukan tewas gantung diri setelah diduga meracuni kedua anaknya yang masih sangat kecil (9 dan 11 bulan) di rumah kontrakannya Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran.
Ansari menilai peristiwa itu sangat memilukan sehingga menyarankan pemerintah yaitu Kementerian PMK dan KPPPA menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini, layanan konseling, serta pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga.
“Tragedi ini menggarisbawahi betapa sistem perlindungan sosial saat ini masih belum cukup kuat dan responsif untuk mencegah krisis seperti ini,” ungkapnya.
Dia juga mendorong penguatan regulasi pinjaman online dan judi serta edukasi publik soal risiko utang online dan bahaya finansial jangka pendek. Termasuk memperluas layanan konseling psikososial secara gratis di puskesmas, sekolah, dan komunitas lokal.
“Melalui integrasi screening kesehatan mental dalam layanan kesehatan primer untuk mengenali tanda-tanda distress pada keluarga berisiko,” tuturnya.
Untuk membantu ekonomi, dia juga mendorong program wirausaha mikro, pelatihan keahlian, akses kredit usaha mikro tanpa bunga, khususnya untuk ibu sebagai kepala rumah tangga.
Mencegah kejadian serupa tak terulang, Ansari menyarankan keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, peran tokoh agama, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga sosial untuk menciptakan sistem deteksi dini masalah mental dan ekonomi.
“Peristiwa keji ini bukan sekadar kehilangan nyawa, tetapi juga panggilan darurat nasional bahwa tanpa sistem perlindungan sosial yang tangguh serta akses ekonomi dan kesehatan mental yang merata masih ada keluarga di ujung jurang yang merasa bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar,” ujarnya.
Dia berharap tragedi ini menjadi momentum bagi negara, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga untuk bersinergi, lebih peka, dan lebih cepat bergerak dalam melindungi warga yang rentan.
(jon)
Lihat Juga :
