Legislator Partai Perindo Ngada Syrilus Pati Wuli: Rakyat Harus Didengar, Kebijakan Harus Transparan
Kamis, 04 September 2025 - 23:09 WIB
loading...
Anggota DPRD Ngada dari Partai Perindo Syrilus Pati Wuli saat menerima DPC GMNI Ngada menegaskan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Foto/Ist
A
A
A
NGADA - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Ngada dari Partai Perindo Syrilus Pati Wuli saat menerima aspirasi dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ngada.
Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan enam poin sikap kritis. Mereka menuntut agar DPR mengutamakan aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog atas tuntutan kenaikan tunjangan fantastik DPR yang menyakiti hati rakyat.
Baca juga: Instruksikan Anggota Dewan dari Partai Perindo Buka Dialog Transparan, Angela Tanoesoedibjo: Suara Rakyat Harus Didengar
Kemudian, GMNI mendesak dibatalkannya kenaikan tunjangan DPR, menuntut segera disahkan UU Perampasan Aset dan menganulir surat sekretariat jendral DPR RI No.B/733/01/09/2024 tentang tunjangan perumahan DPR RI.
Aspirasi lain yang muncul adalah menuntut pula pembebasan seluruh pendemo yang ditahan dan mendesak transparasi, serta akuntabilitas anggaran negara, khususnya terkait gaji, tunjangan dan fasilitas pejabat negara. Hal ini agar penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawaban.
Syrilus Pati Wuli menegaskan pihaknya mendukung penuh aspirasi yang disampaikan publik ini. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.
Baca juga: Partai Perindo Respons Cepat 17+8 Tuntutan Rakyat: Wujudkan #IndonesiaBerbenah dan Bangun Budaya Politik Baru
“Partai Perindo harus hadir dalam setiap prosesnya, membawa solusi dan transparan. Kami membuka ruang dialog agar kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak melukai keadilan sosial,” ujar Syrilus.
Ia menambahkan, laporan hasil dialog dengan masyarakat akan disampaikan secara rutin. Dengan begitu, ada kesinambungan antara kerja politik daerah dan agenda besar partai di tingkat nasional.
Sebelumnya, Partai Perindo merespons cepat 17+8 tuntutan rakyat yang berhimpun di koalisi masyarakat sipil menjelang batas waktu pada 5 September 2025. Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini menyatakan komitmennya untuk berbenah, mendorong perbaikan di daerah, dan mendukung aspirasi masyarakat.
“Merespons 17+8 tuntutan rakyat, kami mengucapkan terima kasih kepada jaringan koalisi masyarakat sipil atas aspirasinya. Semoga kita bisa wujudkan #IndonesiaBerbenah dan membangun budaya politik baru di Indonesia,” tulis Partai Perindo lewat akun resmi Instagram @partaiperindo, dikutip Rabu (3/9/2025).
Bahkan, Partai Perindo juga sudah mengambil sejumlah langkah konkret, diantaranya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12/PI/SE/SE/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2025 yang menginstruksikan kader untuk berempati pada publik. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo dan Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari.
Selain itu, Partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini juga berkomitmen untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. “Kami telah mengumpulkan kader-kader kami, menyosialisasikan arahan untuk selalu berpihak pada masyarakat dan peka terhadap kondisi terkini.”
Partai Perindo juga melibatkan kader, termasuk para anggota DPRD, dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. “Meski belum semua tapi kami pastikan bahwa kami mengarahkan kader Perindo untuk menerima forum dialog yang menampung aspirasi masyarakat,” tulis Partai Perindo.
Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan enam poin sikap kritis. Mereka menuntut agar DPR mengutamakan aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog atas tuntutan kenaikan tunjangan fantastik DPR yang menyakiti hati rakyat.
Baca juga: Instruksikan Anggota Dewan dari Partai Perindo Buka Dialog Transparan, Angela Tanoesoedibjo: Suara Rakyat Harus Didengar
Kemudian, GMNI mendesak dibatalkannya kenaikan tunjangan DPR, menuntut segera disahkan UU Perampasan Aset dan menganulir surat sekretariat jendral DPR RI No.B/733/01/09/2024 tentang tunjangan perumahan DPR RI.
Aspirasi lain yang muncul adalah menuntut pula pembebasan seluruh pendemo yang ditahan dan mendesak transparasi, serta akuntabilitas anggaran negara, khususnya terkait gaji, tunjangan dan fasilitas pejabat negara. Hal ini agar penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawaban.
Syrilus Pati Wuli menegaskan pihaknya mendukung penuh aspirasi yang disampaikan publik ini. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.
Baca juga: Partai Perindo Respons Cepat 17+8 Tuntutan Rakyat: Wujudkan #IndonesiaBerbenah dan Bangun Budaya Politik Baru
“Partai Perindo harus hadir dalam setiap prosesnya, membawa solusi dan transparan. Kami membuka ruang dialog agar kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak melukai keadilan sosial,” ujar Syrilus.
Ia menambahkan, laporan hasil dialog dengan masyarakat akan disampaikan secara rutin. Dengan begitu, ada kesinambungan antara kerja politik daerah dan agenda besar partai di tingkat nasional.
Sebelumnya, Partai Perindo merespons cepat 17+8 tuntutan rakyat yang berhimpun di koalisi masyarakat sipil menjelang batas waktu pada 5 September 2025. Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini menyatakan komitmennya untuk berbenah, mendorong perbaikan di daerah, dan mendukung aspirasi masyarakat.
“Merespons 17+8 tuntutan rakyat, kami mengucapkan terima kasih kepada jaringan koalisi masyarakat sipil atas aspirasinya. Semoga kita bisa wujudkan #IndonesiaBerbenah dan membangun budaya politik baru di Indonesia,” tulis Partai Perindo lewat akun resmi Instagram @partaiperindo, dikutip Rabu (3/9/2025).
Bahkan, Partai Perindo juga sudah mengambil sejumlah langkah konkret, diantaranya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12/PI/SE/SE/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2025 yang menginstruksikan kader untuk berempati pada publik. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo dan Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari.
Selain itu, Partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini juga berkomitmen untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. “Kami telah mengumpulkan kader-kader kami, menyosialisasikan arahan untuk selalu berpihak pada masyarakat dan peka terhadap kondisi terkini.”
Partai Perindo juga melibatkan kader, termasuk para anggota DPRD, dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. “Meski belum semua tapi kami pastikan bahwa kami mengarahkan kader Perindo untuk menerima forum dialog yang menampung aspirasi masyarakat,” tulis Partai Perindo.
(shf)
Lihat Juga :
