Kaltim Gratiskan Biaya Administrasi Perumahan bagi MBR, Ini Alasannya
Minggu, 24 Agustus 2025 - 17:34 WIB
loading...
Pemprov Kaltim menggratiskan biaya administrasi pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini karena rumah merupakan kebutuhan mendasar. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menggratiskan biaya administrasi pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu diterapkan karena rumah adalah kebutuhan mendasar rakyat, setara dengan pangan dan sandang.
“Rumah ini wajib. Bukan hanya pangan dan sandang, tapi tempat tinggal yang layak juga kebutuhan dasar. Program ini hadir untuk meringankan beban rakyat. Sekali lagi, bukan rumahnya yang gratis, tapi biaya administrasinya ditanggung Pemprov,” kata Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).
Baca juga: Bikin Beli Rumah Pertama Lebih Aman, Proses Transparan dengan Pilihan KPR Fleksibel
Gubernur Kaltim menyampaikan itu dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemrov Kaltim dengan Penyalur Fasilitasi Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu (20/8/2025).
Dengan program ini, biaya administrasi perumahan senilai maksimal Rp10 juta per unit mulai dari biaya notaris, provisi, hingga administrasi bank, akan ditanggung penuh pemerintah.
“Dari data kami, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang perlu dibantu. Ini bukan sekadar rumah, tapi soal martabat dan masa depan,” tambah Rudy.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa program ini lahir dari Pergub Nomor 27 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR. Tahap awal, Pemprov mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk 1.000 unit rumah bagi MBR.
“Dengan program ini, masyarakat cukup membayar cicilan pokoknya saja. Beban tambahan kami tanggung penuh. Program ini juga ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan di Kaltim yang mencapai 250 ribu unit,” jelas Nanda sapaan akrabnya.
Program Gratispol biaya administrasi perumahan ini disebut pertama di Indonesia dan mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, Kaltim diminta menyerahkan Pergub dan paparan program sebagai referensi untuk daerah lain. Kebijakan ini juga sejalan dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Rumah ini wajib. Bukan hanya pangan dan sandang, tapi tempat tinggal yang layak juga kebutuhan dasar. Program ini hadir untuk meringankan beban rakyat. Sekali lagi, bukan rumahnya yang gratis, tapi biaya administrasinya ditanggung Pemprov,” kata Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).
Baca juga: Bikin Beli Rumah Pertama Lebih Aman, Proses Transparan dengan Pilihan KPR Fleksibel
Gubernur Kaltim menyampaikan itu dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemrov Kaltim dengan Penyalur Fasilitasi Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu (20/8/2025).
Dengan program ini, biaya administrasi perumahan senilai maksimal Rp10 juta per unit mulai dari biaya notaris, provisi, hingga administrasi bank, akan ditanggung penuh pemerintah.
“Dari data kami, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang perlu dibantu. Ini bukan sekadar rumah, tapi soal martabat dan masa depan,” tambah Rudy.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa program ini lahir dari Pergub Nomor 27 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR. Tahap awal, Pemprov mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk 1.000 unit rumah bagi MBR.
“Dengan program ini, masyarakat cukup membayar cicilan pokoknya saja. Beban tambahan kami tanggung penuh. Program ini juga ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan di Kaltim yang mencapai 250 ribu unit,” jelas Nanda sapaan akrabnya.
Program Gratispol biaya administrasi perumahan ini disebut pertama di Indonesia dan mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, Kaltim diminta menyerahkan Pergub dan paparan program sebagai referensi untuk daerah lain. Kebijakan ini juga sejalan dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah.
(shf)
Lihat Juga :
