Soroti Rendahnya Dana Transfer Daerah, Anggota DPD Minta Prabowo Perbaiki RAPBN 2026
Rabu, 20 Agustus 2025 - 20:15 WIB
loading...
Anggota DPD RI, Angelius Wake Kako (AWK) menyoroti rendahnya Dana Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI , Angelius Wake Kako (AWK) menyoroti rendahnya Dana Transfer ke Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto memperbaiki RAPBN 2026.
Sorotan itu disampaikan Senator AWK dalam Rapat Paripurna DPD RI Masa Sidang 1 Tahun 2025/2026, dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari Pimpinan DPD RI ke Pimpinan Komite IV, Selasa, 19 Agustus 2025.
Senator AWK menyebut, meski dalam sepuluh tahun terakhir kondisi APBN meningkat lebih dari 100% kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan Dana transfer ke daerah yang justru mengalami penurunan signifikan.
Baca juga: Sekjen DPD RI Komjen M Iqbal Optimistis Riau Jadi Provinsi Maju
“Pada 2016 APBN kita Rp1.864 triliun, kini naik menjadi Rp3.787 triliun. Tetapi, dana transfer daerah justru terkoreksi besar 24,88%; dari Rp864 triliun pada 2025 turun menjadi Rp650 triliun atau hanya 17,16% dari total APBN,” katanya, Rabu (20/8/2025).
Pimpinan Komite II itu megatakan angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, sebelumnya dana transfer ke daerah pernah mencapai 38-40%.
Baca juga: Anggaran Belanja Pusat dan Daerah Timpang, Ekonom Wanti-wanti Bahayanya
“Government spending di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau transfer terlalu kecil, maka terjadi penumpukan anggaran di pusat yang merugikan masyarakat di daerah,” sorotnya.
Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengulangi persoalan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dengan keterbatasan fiskal, daerah harus berpikir ekstra keras untuk menutupi ruang fiskal yang terhimpit, misalnya dengan kebijakan menaikkan pajak.
"Belajarlah dari kasus Pati. Jangan sampai kepala daerah dipaksa menaikkan pajak hanya untuk menambal fiskal yang terhimpit. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” ucapnya.
Senator muda itu berharap agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kembali besaran Dana Transfer Daerah sebelum pembahasan RAPBN 2026 di DPR RI.
"Langkah ini (revisi RAPBN) tentu akan menjadi momentum penting karena ini masih bersifat Rancangan. Kita tentu tidak ingin agar citra kepemimpinan Presiden Prabowo tidak mendapat tempat di hati masyarakat daerah," katanya.
Sorotan itu disampaikan Senator AWK dalam Rapat Paripurna DPD RI Masa Sidang 1 Tahun 2025/2026, dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari Pimpinan DPD RI ke Pimpinan Komite IV, Selasa, 19 Agustus 2025.
Senator AWK menyebut, meski dalam sepuluh tahun terakhir kondisi APBN meningkat lebih dari 100% kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan Dana transfer ke daerah yang justru mengalami penurunan signifikan.
Baca juga: Sekjen DPD RI Komjen M Iqbal Optimistis Riau Jadi Provinsi Maju
“Pada 2016 APBN kita Rp1.864 triliun, kini naik menjadi Rp3.787 triliun. Tetapi, dana transfer daerah justru terkoreksi besar 24,88%; dari Rp864 triliun pada 2025 turun menjadi Rp650 triliun atau hanya 17,16% dari total APBN,” katanya, Rabu (20/8/2025).
Pimpinan Komite II itu megatakan angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, sebelumnya dana transfer ke daerah pernah mencapai 38-40%.
Baca juga: Anggaran Belanja Pusat dan Daerah Timpang, Ekonom Wanti-wanti Bahayanya
“Government spending di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau transfer terlalu kecil, maka terjadi penumpukan anggaran di pusat yang merugikan masyarakat di daerah,” sorotnya.
Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengulangi persoalan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dengan keterbatasan fiskal, daerah harus berpikir ekstra keras untuk menutupi ruang fiskal yang terhimpit, misalnya dengan kebijakan menaikkan pajak.
"Belajarlah dari kasus Pati. Jangan sampai kepala daerah dipaksa menaikkan pajak hanya untuk menambal fiskal yang terhimpit. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” ucapnya.
Senator muda itu berharap agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kembali besaran Dana Transfer Daerah sebelum pembahasan RAPBN 2026 di DPR RI.
"Langkah ini (revisi RAPBN) tentu akan menjadi momentum penting karena ini masih bersifat Rancangan. Kita tentu tidak ingin agar citra kepemimpinan Presiden Prabowo tidak mendapat tempat di hati masyarakat daerah," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
