Anggota DPR Dorong Pemerintah Gelar Operasi Pasar Besar untuk Stabilkan Harga Beras

SAMARINDA - Anggota DPR mendorong pemerintah segera menggelar operasi pasar secara masif guna menekan lonjakan harga beras dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tersebut dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, menyusul banyak temuan kasus beras oplosan di sejumlah daerah.

Apalagi masyarakat tengah dilanda keresahan atas maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan konsumen. Dalam situasi tersebut, pemerintah diharapkan bisa gerak cepat melakukan antisipasi agar tidak sampai terjadi gejolak harga komoditas beras dipasaran.

Baca juga: Harga Makin Melambung, Pemkot Bandung Gelar Operasi Pasar Beras Murah

“Jangan sampai masyarakat kita semakin resah. Setelah ada kasus beras oplosan, jangan sampai muncul gejolak kelangkaan stok beras di pasaran yang bisa mengakibatkan lonjakan harga beras. Ini sangat mengkuatirkan publik. Pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum di Samarinda, Kamis (7/8/2025).



Anggota DPR dari Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur ini mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan produksi beras nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih unggul, serta optimalisasi distribusi hasil panen. Sarifah menilai bahwa intervensi pasar juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

“Langkah antisipatif dari pengambil kebijakan sektor pangan nasional sangat penting di tengah tingginya dinamika pasokan dan permintaan beras. Kita harus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar masyarakat bisa tetap tenang, tidak ada gejolak,” ujar Sarifah.

Baca juga: Beras Oplosan Marak Beredar, Asosiasi: Pedagang Pasar Kerap Disalahkan

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sarifah menyebutkan bahwa potensi produksi beras pada Juli hingga September 2025 diperkirakan mencapai 9,08 juta ton, meningkat 0,91 juta ton atau tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, stok beras nasional per Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan cadangan strategis yang dapat segera dimanfaatkan untuk stabilisasi harga.

“Sebagai bentuk intervensi, Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ungkapnya.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan distribusi harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan, termasuk praktik pengoplosan yang merugikan masyarakat kecil. Dalam kapasitasnya sebagai legislator yang membidangi BUMN, Perdagangan dan Koperasi, ia juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi beras hingga ke pelosok negeri, termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Kebijakan operasi pasar bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau,” tegasnya.

Ia menambahkan, kesuksesan pelaksanaan kebijakan operasi pasar beras akan menjadi bagian penting dari sinergi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.