ChildFund dan Pemprov Lampung Luncurkan Pergub Perdamaian Pertama di Indonesia
Jum'at, 01 Agustus 2025 - 22:02 WIB
loading...
Keberagaman menjadi kekuatan dan juga pemicu masalah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung. Karena itu, ChildFund dengan dukungan Uni Eropa menghadirkan SSCP guna mendorong perdamaian. Foto: Ist
A
A
A
LAMPUNG - Keberagaman menjadi kekuatan dan juga pemicu masalah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung. Karena itu, ChildFund International di Indonesia (ChildFund) dengan dukungan Uni Eropa menghadirkan Proyek Penguatan Kohesi Sosial (SSCP) guna mendorong pembangunan perdamaian yang berfokus pada pemuda.
Inisiatif ini berhasil melahirkan satu-satunya regulasi perdamaian tingkat provinsi pertama di Indonesia, yakni Peraturan Gubernur Lampung No 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penguatan Ikatan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial.
Dalam sosialisasi dan gelar wicara tentang pergub ini yang berlangsung pada 22 Juli 2025, Husnul Maad selaku Country Director ChildFund International di Indonesia menjelaskan, proyek ini merupakan bagian dari komitmen ChildFund International di Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, tangguh dan damai.
“Dengan berakhirnya SSCP, bukan berarti gerakan dan semangat perdamaian menjadi padam. Melalui program ini, kita dapat belajar, terinspirasi dan terus memperkuat kerja-kerja kolektif di tingkat akar rumput sebagai wujud penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial, yang berfokus pada keterlibatan orang-orang muda. Upaya luar biasa telah ditempuh dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang pencegahan dan penanganan konflik dengan fokus pada ikatan sosial. Pergub ini merupakan satu-satunya di Indonesia dengan fokus ikatan sosial,” ungkap Husnul.
“Semoga terobosan ini bisa kita perluas ke seluruh Indonesia karena perdamaian memiliki arti yang lebih jauh dari sekadar meredam konflik, tetapi juga menjadikannya sebagai fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan. Kami berharap seluruh lapisan masyarakat hidup lebih damai dengan meningkatkan pencegahan dan resolusi konflik melalui praktik-praktik baik berbasis budaya dan berfokus pada peran orang muda,” tambahnya.
M Firsada selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Lampung yang mewakili Gubernur Lampung pada acara ini mengatakan, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
“Pencegahan konflik sangat penting karena dapat meminimalisir kekerasan, membangun lingkungan yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi orang-orang muda. Dengan mencegah konflik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat konflik sosial,” ujarnya.
Pelaksanaan Proyek Penguatan Kohesi Sosial di Lampung dilakukan oleh mitra ChildFund di Indonesia, yaitu Yayasan Pembinaan Sosial Katolik (YPSK) dan melibatkan beragam pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan provinsi. Program yang berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan ini berjalan selama 30 bulan sejak 1 Februari 2023 hingga 31 Juli 2025.
Project Manager SSCP ChildFund International di Indonesia Candra Dethan mengatakan, penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial yang menjadi tema besar SSCP ini merupakan proses kolaborasi panjang dari berbagai pihak. Tidak hanya kelompok masyarakat, tapi juga pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, termasuk akademisi.
“Lahirnya pergub ini tidak lepas dari pendekatan SSCP yang telah berjalan dengan baik, partisipatif dan inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok agama dan suku yang ada di Lampung. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya mempromosikan perdamaian dan kesepahaman di masyarakat dan bisa menjadi contoh bagi proyek-proyek lain yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan keharmonisan,” ujar Candra.
Melalui sosialisasi Pergub Lampung No 18 Tahun 2025, ChildFund International di Indonesia bersama berbagai mitra lintas sektor berharap dapat memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pencegahan konflik, serta mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga perdamaian dan memperkuat kohesi sosial.
Inisiatif ini berhasil melahirkan satu-satunya regulasi perdamaian tingkat provinsi pertama di Indonesia, yakni Peraturan Gubernur Lampung No 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penguatan Ikatan Sosial dalam Pencegahan Konflik Sosial.
Dalam sosialisasi dan gelar wicara tentang pergub ini yang berlangsung pada 22 Juli 2025, Husnul Maad selaku Country Director ChildFund International di Indonesia menjelaskan, proyek ini merupakan bagian dari komitmen ChildFund International di Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, tangguh dan damai.
“Dengan berakhirnya SSCP, bukan berarti gerakan dan semangat perdamaian menjadi padam. Melalui program ini, kita dapat belajar, terinspirasi dan terus memperkuat kerja-kerja kolektif di tingkat akar rumput sebagai wujud penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial, yang berfokus pada keterlibatan orang-orang muda. Upaya luar biasa telah ditempuh dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang pencegahan dan penanganan konflik dengan fokus pada ikatan sosial. Pergub ini merupakan satu-satunya di Indonesia dengan fokus ikatan sosial,” ungkap Husnul.
“Semoga terobosan ini bisa kita perluas ke seluruh Indonesia karena perdamaian memiliki arti yang lebih jauh dari sekadar meredam konflik, tetapi juga menjadikannya sebagai fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan. Kami berharap seluruh lapisan masyarakat hidup lebih damai dengan meningkatkan pencegahan dan resolusi konflik melalui praktik-praktik baik berbasis budaya dan berfokus pada peran orang muda,” tambahnya.
M Firsada selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Lampung yang mewakili Gubernur Lampung pada acara ini mengatakan, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
“Pencegahan konflik sangat penting karena dapat meminimalisir kekerasan, membangun lingkungan yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi orang-orang muda. Dengan mencegah konflik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat konflik sosial,” ujarnya.
Pelaksanaan Proyek Penguatan Kohesi Sosial di Lampung dilakukan oleh mitra ChildFund di Indonesia, yaitu Yayasan Pembinaan Sosial Katolik (YPSK) dan melibatkan beragam pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan provinsi. Program yang berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan ini berjalan selama 30 bulan sejak 1 Februari 2023 hingga 31 Juli 2025.
Project Manager SSCP ChildFund International di Indonesia Candra Dethan mengatakan, penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial yang menjadi tema besar SSCP ini merupakan proses kolaborasi panjang dari berbagai pihak. Tidak hanya kelompok masyarakat, tapi juga pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, termasuk akademisi.
“Lahirnya pergub ini tidak lepas dari pendekatan SSCP yang telah berjalan dengan baik, partisipatif dan inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok agama dan suku yang ada di Lampung. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya mempromosikan perdamaian dan kesepahaman di masyarakat dan bisa menjadi contoh bagi proyek-proyek lain yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan keharmonisan,” ujar Candra.
Melalui sosialisasi Pergub Lampung No 18 Tahun 2025, ChildFund International di Indonesia bersama berbagai mitra lintas sektor berharap dapat memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pencegahan konflik, serta mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga perdamaian dan memperkuat kohesi sosial.
(jon)
Lihat Juga :
